Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPPK Urunan untuk Bedah Rumah

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bupati Batang Wihaji saat memimpin apel pagi perdana di masa pandemi Covid-19 di lingkungan kantor Pemkab Batang Senin (29/3/2021). (Istimewa)
Bupati Batang Wihaji saat memimpin apel pagi perdana di masa pandemi Covid-19 di lingkungan kantor Pemkab Batang Senin (29/3/2021). (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Wonosobo - Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Wonosobo bersama-sama mengumpulkan uang. Selama satu tahun berjalan, sedikitnya lima rumah berhasil telah direnovasi dari hasil sumbangan anggota itu.

“Sebagai wujud rasa syukur dan partisipasi kami dalam mengentaskan kemiskinan di Wonosobo, kami sepakat mengumpulkan sumbangan secara suka rela, hasilnya untuk merenovasi 5 rumah di 5 Kecamatan,” ungkap Penyuluh Pertanian PPPK Formasi 2021 Sutarno Senin (15/8).

Renovasi rumah sudah terlaksana 100 persen di 4 kecamatan, yaitu Kertek, Sapuran, Kepil, dan Mojotengah. Sedangkan di Mojosari Kalikajar baru mencapai 70 persen mengingat ukurannya yang besar. Sebanyak 30 persen pekerjaan sisanya akan diserahkan kepada pemilik. “Total perolehan sumbangan sukarela sekitar Rp 105,6 juta, disalurkan kepada 5 warga dengan kategori miskin ektrem untuk pembangunan RTLH," katanya.

Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga Kukuh Santoso di Dusun Pagersampang Desa Pagerejo Kecamatan Kertek, Poniyem di Dusun Banyumudal Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran, Pawiro Rejo di Dusun Dompon Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil, Maryati di Dusun Serang Desa Derongisor Kecamatan Mojotengah dan Mahendra di Dusun Wonosari Desa Wonosari Kecamatan Kalikajar.

Salah satu pemilik rumah Mahendra dan Siti Umar mengapresiasi kinerja Pemkab Wonosobo dan lembaga terkait yang telah menaruh kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan camat dan kepala desa agar pembangunan renovasi rumahnya berjalan lancar tanpa penyelewengan. (git/ton)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer