Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terapkan Sistem Standar Metrologi Legal

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bupati Afif Nurhidayat dan Wakil Bupati Muhammad Albar dalam sosialisasi SML di Pendopo Wakil Bupati Wonosobo Senin (29/3/2021). (Istimewa)
Bupati Afif Nurhidayat dan Wakil Bupati Muhammad Albar dalam sosialisasi SML di Pendopo Wakil Bupati Wonosobo Senin (29/3/2021). (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Wonosobo - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diperindagkop UMKM) terapkan sistem baru dalam mengukur perdagangan. Yakni mengoperasikan standar metrologi legal (SML) di sektor perdagangan. Sistem ini akan meningkatkan daya saing produk-produk domestik di pasar internasional.

"Ini adalah langkah inovasi dalam bidang ekonomi. Sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi di Kabupaten Wonosobo yang sempat terpuruk karena pandemi Covid-19," ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat didamping wakilnya Muhammad Albar saat membuka sosialisasi SML di Pendopo Wakil Bupati kemarin (29/3/2021).

Di sisi lain SML ini adalah fondasi untuk membangun daya saing nasional. Dengan demikian, kegiatan kemetrologian dapat menjadi instrumen tugas negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Bupati meminta agar kegiatan ini dilaksanakan secara serius. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat betul-betul tercapai, khususnya melalui sektor perdagangan.

Disperindagkop diminta lebih serius. Utamanya dalam pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan. Keseriusan itu bisa dilihat dari laporan yang diberikan tentang perkembangan pelaksanaan metrologi legal setiap tahun.

"Saya harap di tahun 2024 Kabupaten Wonosobo sudah bisa mencapai daerah tertib ukur. Artinya semua alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Hal ini penting mengingat kebenaran pengukuran perlu benar-benar terjamin. Sehingga dalam empat tahun ke depan dirinya tak menemukan lagi timbangan yang tidak memiliki tanda tera yang sah. Sebab, berdasarkan amanat dalam UU Metrologi Legal, hal tersebut merupakan tindak pidana.

Plt. Kepala Dinas Perdagan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo Agus Priyatno mengatakan pentingnya masalah ini untuk disosialisasikan. Sebab sebagian warga masih asing dengan istilah tersebut. "Karena terkait pelayanan tera-tera ulang dan pengawasan metrologi legal saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota," ungkapnya.

Agus mengakui, merupakan tugas berat untuk mencapai Wonosobo daerah tertib ukur tahun 2024. Mengingat masih banyak kendala pelayanan yang dihadapi. Seperti, masih terbatasnya jumlah SDM, masih minimnya dukungan anggaran APBD untuk pelayanan dan pengawasan metrologi legal. Dan belum optimalnya sosialisasi metrologi legal.

Pihaknya bertekad, dengan semangat dan dukungan dari semua stake holder terkait, target untuk menjadi Wonosobo daerah tertib ukur tahun 2024 bisa terwujud. (git/lis)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sarif Kakung : Sinergi UMKM dan Pariwisata Mampu Dongkrak Daya Tarik Destinasi

Sarif Kakung : Sinergi UMKM dan Pariwisata Mampu Dongkrak Daya Tarik Destinasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, integrasi ini tidak

Dari Chat WhatsApp Jadi Omzet, 600 UMKM Gabung Komunitas Polypreneur

Dari Chat WhatsApp Jadi Omzet, 600 UMKM Gabung Komunitas Polypreneur

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola komunikasi pelanggan dan kanal penjualan.

Turunkan Angka Pengangguran Jateng, Fraksi PPP Dorong UMKM Jadi Mesin Pencipta Kerja

Turunkan Angka Pengangguran Jateng, Fraksi PPP Dorong UMKM Jadi Mesin Pencipta Kerja

Wakil Ketua Fraksi PPP sekaligus Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ja'far Shodiq, menegaskan bahwa ratusan ribu penganggur tersebut bukan sekadar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer