Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Sepakat Galian Ilegal Ditutup

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Sejumlah warga mendatangi Kantor Sekda Wonosobo untuk meminta penutupan galian ilegal segera dilakukan. (Sigit Rahmanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Sejumlah warga mendatangi Kantor Sekda Wonosobo untuk meminta penutupan galian ilegal segera dilakukan. (Sigit Rahmanto/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Wonosobo - Sejumlah warga yang resah karena penambangan Galian C liar masih beroperasi di lereng Sindoro kembali mendatangi Pemkab. Mereka mengadu untuk meminta kejelasan penutupan tambang tersebut.

"Kita bisa lihat jika kondisi lingkungan di sana sekarang begitu memprihatinkan. Kita sudah tidak ingin jika itu terus ditambah," terang Koordinator Aksi Khafid Kamis (18/3/2021).

Ia menjelaskan, kerusakan yang ditimbulkan akibat galian itu sudah meresahkan warga. Utamanya saat hujan lebat mengguyur wilayah Kecamatan Kertek, sering muncul banjir bandang dari arah tambang ilegal tersebut.

"Dan karena adanya banjir itu sudah menewaskan satu orang pengendara yang tengah melintas di jalan Kertek-Kledung," ungkap pengurus GP Ansor Kecamatan Kertek itu.

Dirinya menyayangkan belum adanya sikap tegas dari jajaran aparat hukum di Kabupaten Wonosobo. Baik dari kepolisian maupun Satpol PP sebagai tim penegak perda. Dua lembaga ini dinilai masih lemah dalam menegakkan aturan. Utamanya untuk menggelandang para pelaku tambang tersebut. "Jangan sampai kita sebagai masyarakat berpikir dan menilai jika ada aparat yang ikut terlibat," ungkapnya.

Bupati Afif Nurhidayat saat menemui sejumlah peserta audiensi menyebut akan mendukung warga untuk menutup tambang galian ilegal. Faktor kerusakan lingkungan menjadi alasan bagi Pemkab untuk mendukung gerakan tersebut. Terlebih pemkab tak pernah memberi izin pada jenis usaha tambang di seluruh kawasan.

Hanya saja, persoalan yang muncul adalah izin penambangan bukan menjadi kewenangan pemkab. Sebab segala aturan perizinan galian C sudah ditarik ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pemkab tak punya wewenang untuk menghentikan aktivitas tambang liar selama ini. "Maka dalam satu hari ke depan ini kita akan berkirim surat dan meminta pak gubernur agar mau berbicara soal ini. Agar segera ada tindaklanjut," jelasnya. (git/ton)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sarif Kakung Minta Tata Kelola Perizinan Pertambangan Transparan

Sarif Kakung Minta Tata Kelola Perizinan Pertambangan Transparan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Gandeng KPK, Ahmad Luthfi Benahi Total Tata Kelola Tambang di Jateng

Gandeng KPK, Ahmad Luthfi Benahi Total Tata Kelola Tambang di Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pembenahan menyeluruh tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau galian C.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer