Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ribuan Pekerja di Magelang Belum Terdaftar Peserta BPJS Kesehatan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
BPJS Kesehatan Cabang Magelang menggelar forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tingkat Kabupaten Magelang tahun 2023, beberapa waktu lalu di Shankara Borobudur. (Istimewa)
BPJS Kesehatan Cabang Magelang menggelar forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tingkat Kabupaten Magelang tahun 2023, beberapa waktu lalu di Shankara Borobudur. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Magelang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang siap bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Magelang dalam pendampingan hukum terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terutama pada proses mediasi dengan badan usaha (BU) yang tidak patuh mendaftarkan pekerjanya atau memiliki tunggakan iuran.

Kepala Kejari Kabupaten Magelang A.O. Mangontan mengungkapkan, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan hukum. Pihaknya akan melakukan tanggung jawab dalam menentukan badan usaha yang diketahui tidak melakukan pendaftaran pekerjanya. Namun demikian, pihaknya meminta BPJS Kesehatan Cabang Magelang untuk meningkatkan sosialisasi tentang hak dan kewajiban para pemberi kerja dalam program JKN ini. Terutama di instansi pendidikan.

“Untuk mengantisipasi sekolah yang mangkir melakukan pendaftaran, BPJS Kesehatan bisa masuk ke instansi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dalam menjalankan kewajiban mendaftarkan pekerjanya,” kata Mangotan dalam forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tingkat Kabupaten Magelang tahun 2023, beberapa waktu lalu di Shankara Borobudur.

Sosialisasi mengenai program JKN juga harus digalakkan di badan usaha swasta maupun pemerintah. Ia berharap, sosialisasi yang dilakukan secara masif akan meningkatkan wawasan dan kesadaran para pemangku kepentingan di badan usaha untuk menyukseskan program JKN.

Bahkan bila perlu, BPJS Kesehatan bisa mengajukan gugatan sederhana pada badan usaha yang membandel. Dengan catatan, bila badan usaha tersebut sudah berkali-kali tidak mengindahkan peringatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Magelang Sukamtono mengungkapkan, pihaknya juga melakukan sosialisasi secara masif ke badan usaha untuk mengikutsertakan pekerja dalam program JKN. Upaya ini dilakukan agar seluruh pekerja di Kabupaten Magelang terlindungi program jaminan kesehatan.

Kepala Satwasker Wilayah Magelang Abdul Muin mengungkapkan beberapa penyebab masih ada badan usaha yang enggan mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program JKN. Salah satu penyebabnya adalah kondisi keuangan yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19.

“Kondisi badan usaha pascapandemi tidak dapat stabil dalam waktu yang singkat, tapi perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terkait kondisi keuangan badan usaha tersebut,” tegasnya

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Irfan Qadarusman merinci hasil forum pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan semester II tahun 2022 yang berfokus pada penegakkan kepatuhan badan usaha dalam melakukan pendaftaran pekerjanya dalam program JKN. Khususnya bagi badan usaha yang sebagian pekerjanya telah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau terdaftar sebagai tanggungan suami/istri dari pekerja.

Padahal kewajiban setiap pekerja terdaftar dalam program JKN telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN kepada 30 lembaga dan pimpinan daerah. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan setiap penduduk Indonesia ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Baik dengan cara mendaftar secara mandiri maupun didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

“Sesuai Perpres 18/2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), cakupan penduduk yang menjadi peserta JKN minimal mencapai 98 persen pada tahun 2024,” sebut Irfan.

Karena itu, optimalisasi program JKN ini perlu mendapat dukungan berbagai pihak. Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan harus dilakukan secara intensif.

Disebutkannya, pengawasan dan pemeriksaan itu meliputi dua aspek. Pertama tentang kepesertaan. Kepatuhan dalam hal kepesertaan meliputi kepatuhan pendaftaran. Kasus yang biasanya terjadi, badan usaha belum mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN. Ada juga yang telah mendaftarkan diri sebagai entitas, tetapi belum mendaftarkan pekerjanya. Lalu belum melakukan pembayaran pertama.



Selain itu, kepatuhan badan usaha dalam menyampaikan data. Masih ditemukan badan usaha yang baru mendaftarkan sebagian pekerja. Kemudian pekerja yang belum didaftarkan oleh pemberi kerja, karena terdaftar pada segmen lainnya, misalnya sebagai peserta mandiri, peserta penerima bantuan iuran, maupun peserta tanggungan suami/istri yang telah bekerja. “Masih ada juga badan usaha yang tidak melaporkan data gaji yang sebenarnya, seperti hanya sebanyak upah minimum kota (UMK) atau gaji anomali,” bebernya.

Pengawasan dan pemeriksaan selanjutnya adalah terkait perencanaan, keuangan, dan pemeriksaan. Meliputi kepatuhan pembayaran iuran, seperti piutang tahun lalu tidak tertagih dan piutang tahun berjalan.

Dari hasil evaluasi kepatuhan badan usaha di Kabupaten Magelang, didapati ada potensi 1.369 pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta pekerja penerima upah (PPU). Sedangkan jumlah badan usaha di Kabupaten Magelang mencapai 983 badan usaha dengan jumlah pekerja mencapai 24.508 orang.

Sedangkan badan usaha di Kabupaten Magelang yang menunggak iuran sebanyak 31 badan usaha. Dengan nilai tunggakan iuran Rp 260.456.555. Irfan juga menemukan ada 16 badan usaha di Kabupaten Magelang yang belum melakukan pendaftaran sampai dengan tahun 2023. Lalu ada 11 badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya.

Sampai saat ini, badan usaha di Kabupaten Magelang yang telah diperiksa sebanyak 85 badan usaha. 60 diantaranya patuh, dan 25 badan usaha masih membandel. (put/web/bas)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penerima PKH Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu? Ini Ketentuan Terbaru Kemnaker

Penerima PKH Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu? Ini Ketentuan Terbaru Kemnaker

Penerima PKH perlu memperhatikan aturan BSU 2026 Rp900 ribu. Kemnaker menetapkan syarat BPJS Ketenagakerjaan, batas gaji dan ketentuan khusus penerima PKH.

Pekerja Formal Diajak Lindungi Pedagang hingga Tukang Ojek, BPJS Ketenagakerjaan Ada SERTAKAN

Pekerja Formal Diajak Lindungi Pedagang hingga Tukang Ojek, BPJS Ketenagakerjaan Ada SERTAKAN

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ungaran, Arif Hary Prasetyo mengatakan, SERTAKAN menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial untuk memastikan pekerja yang selama ini belum terlindungi bisa memperoleh jaminan sosial ketenagak

Iuran Cuma Rp16.800, Pekerja Informal Bisa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Iuran Cuma Rp16.800, Pekerja Informal Bisa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ungaran Arif Hary Prasetyo mengatakan, Kamar Lindung mengusung konsep kebersamaan dan kepedulian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer