Iuran Cuma Rp16.800, Pekerja Informal Bisa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

RADARSEMARANG.ID, Ungaran -  Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tak hanya menjadi urusan perusahaan dan pekerja formal. Masyarakat kini didorong ikut memastikan pekerja informal di lingkungan sekitar mendapatkan perlindungan. Salah satunya melalui program Kabupaten Semarang Melindungi (Kamar Lindung).

BPJS Ketenagakerjaan Ungaran terus menggencarkan sosialisasi program tersebut kepada sejumlah perusahaan. Program ini mengajak masyarakat maupun pekerja yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan untuk turut mendaftarkan pekerja informal di sekitarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ungaran Arif Hary Prasetyo mengatakan, Kamar Lindung mengusung konsep kebersamaan dan kepedulian. Program tersebut sejalan dengan gerakan Sertakan (Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, Kamar Lindung menjadi salah satu upaya Bupati Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang belum terdaftar.

"Program ini merupakan jawaban atas kebutuhan peserta yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja BPU di sekitar mereka. Misalnya anggota keluarga yang bekerja sebagai pedagang, tukang ojek, buruh bangunan, dan lain-lain," kata Hary.

Dia menjelaskan, masyarakat bisa memberikan perlindungan kepada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dengan iuran Rp16.800 per orang setiap bulan. Dengan nominal tersebut, pekerja mendapatkan dua perlindungan dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Artinya, pekerja informal yang selama ini rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian juga berkesempatan memperoleh perlindungan jaminan sosial. Kepedulian terhadap pekerja di sekitar pun bisa diwujudkan melalui langkah sederhana dengan membayarkan iuran kepesertaan mereka.

Selain Kamar Lindung, BPJS Ketenagakerjaan Ungaran juga menyosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tetap dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak selama mencari pekerjaan baru.

Manfaat JKP meliputi akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta manfaat uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, manfaat tersebut diberikan sesuai persyaratan dan ketentuan kepesertaan JKP.