Tolak Geotermal Gunung Ungaran, Barmas Desak SK Menteri Dicabut
RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Penolakan proyek geotermal Gunung Ungaran masih terus bergulir. Berjumlah 30 orang melakukan aksinya didalam gedung DPRD.
Massa aksi yang tergabung dalam Barisan Masyarakat (Barmas) penolakan geotermal mendatangi DPRD Kabupaten Semarang untuk menyampaikan aspirasi, Senin (19/10).
Koordinator aksi, Mbah Rahman, mengatakan pihaknya meminta DPRD membuat surat resmi penolakan geotermal yang ditujukan hingga ke tingkat nasional, termasuk pencabutan SK Menteri Nomor 134. Ia menyebut aksi ini akan terus berlanjut hingga audiensi langsung dengan Bupati Semarang.
"Tentu harus ada tindak lanjut sampai ke tingkat nasional. Kami sepakat geotermal ini kami anggap sangat membahayakan. Karena kita belum ketemu sama Bupati. Nanti teman-teman akan menyusun jadwal agar bisa audiensi dengan beliau,"ungkapnya usai audiensi bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi warga ke presiden. Bondan menegaskan, hingga saat ini belum ada satu lembar dokumen pun terkait proyek geotermal Gunung Ungaran yang masuk ke DPRD secara resmi.
"Kami teruskan aspirasi ini kepada presiden sesuai permintaan. Belum ada satu lembar dokumen pun yang masuk ke kami tentang geotermal di Gunung Ungaran sehingga kami juga belum bisa bersikap,"jelasnya.
Sementara itu, Plt Kesbangpol Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo yang hadir untuk mewakili Bupati Semarang mengungkapkan bahwa Bupati Semarang meminta proyek geotermal dihentikan untuk sementara. Ia menjelaskan, kewenangan geotermal berada di Kementerian ESDM dengan penugasan ke PLN. Pihak PLN dan Kementerian ESDM memang sudah berkunjung ke Pemkab, namun belum ada surat resmi yang masuk.
"Pak Bupati meminta dihentikan karena sensitivitas wilayah. Kita fokus Pilkada dulu sampai selesai di bulan Desember. Sampai hari ini belum ada surat apapun resmi masuk ke pemda. Kalau berkunjung sudah. Tapi bapak (bupati) minta surat resmi dan sosialisasi,"pungkasnya.
Massa dari Barisan Masyarakat Kabupaten Semarang menuntut menolak eksplorasi panas bumi di seluruh Indonesia, Pemerintah mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 K/EK.04/MEM.E/2026 tentang Penetapan Perusahaan Panas Bumi Listrik Negara (Persero) di wilayah kerja Panas Bumi di daerah Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, hingga mendesak Presiden agar mereshuffle Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.(ria)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
