Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPPK Diminta Pahami Isi Perjanjian

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat menjadi pembicara dalam FGD Pengembangan Karier bagi Pejabat Fungsional Senin (15/5). (Istimewa)
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat menjadi pembicara dalam FGD Pengembangan Karier bagi Pejabat Fungsional Senin (15/5). (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Bupati Semarang Mundjirin meminta ratusan pegawai honorer yang mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memahami isi perjanjian kerja dengan baik. Sebab, pemkab bisa memutus hubungan kerja jika memang pegawai tersebut menyalahi aturan.

“Sebab PPPK dapat diberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat. Sehingga jangan diremehkan," tegas Mundjirin usai menyerahkan SK kepada 176 PPPK kemarin.

Mereka terdiri dari 88 tenaga guru, delapan tenaga kesehatan dan 80 tenaga penyuluh pertanian. Sisanya mengundurkan diri dan ada satu yang meninggal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang, Partono mengatakan, SK ini merupakan angin segar bagi para tenaga honorer. Pasalnya diketahui tenaga honorer yang diangkat sudah mengabdi sejah 20 tahun. Sebelumnya mengikuti tes kompetensi dan dinyatakan lulus.

"PPPK pun mendapatkan hak yang sama (dengan ASN) hanya memang dengan masa perjanjian lima tahun. Semoga dengan ini tenaga bisa semakin semangat mengabdi," ungkapnya.

Ketua PPPK Kabupaten Semarang Agus Tri Wiyono mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pemkab Semarang. Jika menilik kembali ke belakang, perjuangan para tenaga honorer kategori 2 (K2) diakui sangat berat. Pasalnya mereka terutama kalangan pendidik mulai mengabdi per Januari 2005, hingga akhirnya pada 2019, baru ada seleksi pengangkatan PPPK dan tahun 2021 bisa menerima SK Bupati.

Menurutnya dengan penerimaan SK pengangkatan diharapkan para tenaga honorer bisa lebih termotivasi dalam mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik sehingga tidak mengalami pemutusan kontrak di tengah jalan. (ria/zal)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer