Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi Panitia Pemilu

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Anggota PPK se-Kabupaten Temanggung saat dilantik di Pendopo Pengayoman Temanggung Rabu (4/1). (ADDIN ALFATH/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
Anggota PPK se-Kabupaten Temanggung saat dilantik di Pendopo Pengayoman Temanggung Rabu (4/1). (ADDIN ALFATH/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Temanggung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pendanaan, fasilitas, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Perangkat desa atau Aparatur Sipir Negara (ASN) diperbolehkan mendaftar sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq menyampaikan, pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 67 miliar untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, dukungan berupa sarana dan prasarana, kantor sekretariat PPK dan PPS juga turut dipersiapkan.

Kemudian, Dinpermades dan Bagian Hukum telah melakukan kajian terkait keikutsertaan ASN atau perangkat desa untuk berperan menjadi PPK atau PPS. Kajian tersebut menghasilkan bahwa tidak ada masalah apabila mereka menjadi PPK atau PPS.



Menurutnya, keikutsertaan mereka dalam panitia pemilu tidak akan mengganggu pekerjaan mereka, keduanya harus berjalan.

“Pemkab Temanggung mempersilakan para ASN di lingkungan pemkab dan perangkat desa untuk berperan sebagai PPK maupun PPS di tingkat desa,” terangnya usai pelantikan PPK di Pendopo Pengayoman Temanggung Rabu (4/1).

Ketua KPU Temanggung Muhammad Yusuf Hasyim berpesan kepada 100 orang PPK yang baru dilantik agar selalu menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Yakni bekerja profesional, sesuai dengan kewenangan, dan kewajiban berdasarkan aturan yang berlaku.

“Salah satu prinsip dari KPU adalah untuk melayani pemilih dan parpol. Tentu dalam melayani harus ada jarak yang kita jaga. Jarak dengan peserta pemilu, baik dari perorangan maupun parpol,” katanya. (din/ton)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Seleksi CPNS 2026 segera dibuka pekan keempat November ini dengan kuota 150.000 formasi di portal SSCASN BKN. Simak bocoran jabatan prioritas lulusan SMA hingga S1 serta kesalahan fatal yang bikin gugur administrasi.

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Pemkot Semarang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan aplikasi SIPINTER-PJLP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer