Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPPK Tenaga Pendidik Temanggung Terisi 48,17 Persen

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Agus Sujarwo
Agus Sujarwo
RADARSEMARANG.ID, Magelang – Pemerintah Kabupaten Temanggung membuka 2.084 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus tenaga pendidik. Berdasarkan hasil tes uji kompetensi dasar tahap pertama yang sudah selesai dilakukan, hanya 1.004 peserta yang lolos dan dinyatakan lulus untuk formasi guru SD dan SMP.

“PPPK khusus tenaga pendidik di Kabupaten Temanggung membuka formasi  2.084, yang lulus 1.004 orang atau 48,17 persen,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo, Senin (18/10).

Agus merincikan, jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi tahap pertama untuk jenjang SD sebanyak 1.333 orang yang lulus 859 orang  (69,66%). Sedangkan jenjang SMP dari 206 peserta yang lulus hanya 145 peserta (70,38%).

“Memang ada perbedaan antara formasi yang dibuka dan ikut seleksi. Jika berdasarkan jumlah yang ikut seleksi presentasi yang lulus lebih besar,” katanya.

Agus mengungkapkan, dalam informasi awal memang banyak peserta yang tidak lulus uji kompetensi. Namun demikian, ketentuan tersebut sudah menjadi wewenang dari panitia seleksi pusat.  “Dari Kemenpan RB ada perubahan passing grade, semula satu menjadi tiga passing grade untuk menentukan lulus atau tidaknya. Dan itu sangat berpengaruh pada kelulusan,” terangnya.

Passing grade yang mengalami perubahan adalah untuk peserta ujian di atas lima puluh tahun yang langsung diterima tanpa melihat nilai uji kompetensi. Selain itu juga ada penurunan basic point untuk passing grade sebesar 50 poin. “Juga ada proritas untuk guru sekolah asal, untuk peserta yang mengisi formasi di sekolah asal diprioritaskan,” ungkapnya.

Meski demikian, Agus menambahkan peserta yang tidak lulus tahap pertama akan diberi kesempatan untuk mengikuti uji seleksi tahap dua. “Tahap dua rencananya akan diselenggarakan pada akhir Oktober. Namun kita masih menunggu kapan dilaksanakan dan mekanisme seperti apa masih menunggu pengumuman resmi  dari panselnas pusat,”  pungkasnya. (nan/lis)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer