Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Temanggung Surati Kemenpan-RB, Minta Turunkan Nilai Passing Grade

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
HM Al Khadziq
HM Al Khadziq
RADARSEMARANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten Temanggung meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menurunkan nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional guru.

Bupati Temanggung HM Al Khadziq menyampaikan, pihaknya telah melayangkan surat ke Kemenpan-RB pada 22 September. Berisi permintaan agar standar kelulusan atau passing grade dalam tes uji kompetensi diturunkan.

"Kami minta Kemenpan-RB menurunkan passing grade dalam seleksi PPPK. Akibat minimnya persentase kelulusan tes penerimaan calon guru P3K tahap pertama beberapa waktu lalu," ujarnya.

Khadziq menyebutkan pada seleksi tahap pertama dari 1.539 peserta seleksi di Kabupaten Temanggung hanya 375 orang yang lolos atau kurang dari 25 persen.

Ia berharap Kemenpan-RB dapat menurunkan standar kelulusan pada proses seleksi tahap berikutnya. Agar para calon guru bisa lolos tes sehingga kebutuhan guru di Kabupaten Temanggung dapat terpenuhi melalui rekrutmen PPPK.

Saat ini di Temanggung mengalami kekurangan sekitar 2.500 guru. Dalam rekrutmen guru PPPK ini dibuka lowongan formasi sebanyak 2.086 guru. Namun, kata Khadziq, materi tes dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dirasakan terlalu sulit, waktu mengerjakan soal ujian pun juga sangat terbatas. Standar kelulusan dirasa terlalu berat sehingga banyak peserta seleksi yang tidak lolos.

Bupati berharap Kemenpan-RB dapat menurunkan standar kelulusan agar jumlah yang lolos seleksi semakin banyak. "Kami memohon ke Kemenpan-RB karena sangat berharap kekurangan guru dapat dipenuhi melalui seleksi P3K ini," tandasnya. (nan/lis)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer