Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Langgar Prokes, ASN Temanggung Terancam Turun Jabatan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Aparat Satpol PP saat sedang menegakkan perda di kawasan karaoke yang nekat beroperasi. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
Aparat Satpol PP saat sedang menegakkan perda di kawasan karaoke yang nekat beroperasi. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Temanggung - Protokol kesehatan (prokes) selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kabupaten Temanggung diterapkan lebih ketat bagi aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris 2 Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung Djoko Prasetyono menegaskan, para ASN yang kedapatan melanggar protokol kesehatan terancam hukuman sedang. Salah satunya penurunan pangkat atau jabatan. ”Sanksi sengaja ditetapkan agar ASN benar-benar berlaku tertib dan mampu memberikan contoh bagi masyarakat,” terangnya.

Aturan protokol kesehatan tersebut di antaranya larangan bagi semua warga untuk membeli makanan dan memakannya di tempat. Selain itu,  kata Djoko, dinas dan kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung juga sudah membuat ketentuan ketat terkait makan.

”Dalam berbagai acara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, kami tidak lagi menyajikan hidangan secara prasmanan,” ujarnya.

Sejauh ini, aturan terkait makan di tempat sudah membuat ASN patuh. Meski begitu, masih banyak warga lainnya tetap melanggar. ”Pelanggaran berupa makan di tempat menjadi bentuk pelanggaran yang paling sering kami temui,” jelasnya.

Djoko menegaskan, bagi warga yang melanggar akan mendapat teguran. Sedangkan tempat makan mendapat sanksi secara bertingkat. Saat melakukan pelanggaran pertama, warung atau restoran tersebut hanya mendapatkan teguran. Sementara pelanggaran berikutnya akan mendapatkan peringatan tertulis. "Jika masih melanggar lagi, izin usahanya bisa dicabut," tegasnya.

Selain soal makan di tempat, warga terpantau lebih tertib menjalankan aturan dalam PPKM darurat. Tidak ada lagi warga yang menggelar hajatan di rumah. Tempat-tempat ibadah pun telah ditutup dan warga menjalankan ibadah di rumah. (nan/lis)

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Seleksi CPNS 2026 segera dibuka pekan keempat November ini dengan kuota 150.000 formasi di portal SSCASN BKN. Simak bocoran jabatan prioritas lulusan SMA hingga S1 serta kesalahan fatal yang bikin gugur administrasi.

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Pemkot Semarang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan aplikasi SIPINTER-PJLP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer