Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buruh dan Polda Jateng Bahas Pelayanan BPJS bagi Pekerja

Sulistiono
Penulis: Sulistiono❯
Bupati Demak HM Natsir melepas 28 truk pemuat JPS provinsi tahap dua untuk didistribusikan ke warga kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
Bupati Demak HM Natsir melepas 28 truk pemuat JPS provinsi tahap dua untuk didistribusikan ke warga kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Asisten Deputi BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Jateng-DIY Ifkilah memastikan, hingga saat ini, tidak ada perubahan pelayanan BPJS terhadap semua peserta. Termasuk terhadap buruh/pekerja. Meski sempat mencuat isu korupsi senilai Rp 4,3 triliun di BP Jamsostek.

“Peserta tetap dilayani sesuai dengan haknya, apapun yang terjadi. Semua program tetap terlayani dengan baik dan isu tidak ada hubungannya,” ungkap Ifkilah dalam seminar Sinergitas Antar Lembaga Peningkatan Pelayanan BPJS bagi Pekerja yang diselenggarakan BP Jamsostek, Polda Jateng, Kejati, Disnaker dan SPN Jumat (9/4/2021).

Sementara itu, Kepala Bidang Kepengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jateng Mumpuniwati mengingatkan perusahaan untuk tidak abai dengan hak pekerjanya, termasuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BP Jamsostek

“Ada sanksi baik pidana maupun administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, seperti perusahaan sudah memungut iuran BPJS tapi tidak dibayarkan, nah sebetulnya hal seperti ini bisa dipidanakan” tutur Mumpuniwati. Dia meminta pekerja pr aktif melaporkan pelanggaran atas hak-hak pekerja.

Seminar ketenagakerjaan yang diselenggarakan antarlembaga ini menurut AKBP. Elfian Rudi Harmoko sebagai upaya menjembatatani serikat pekerja dengan instansi terkait. “Ini baru pertama kali di adakan,di mana serikat pekerja berdiskusi langsung dengan BPJS, Kejaksaan, Disnaker untuk penyelesaian yang lebih baik,” jelas Elfian. (sls/ton)

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penerima PKH Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu? Ini Ketentuan Terbaru Kemnaker

Penerima PKH Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu? Ini Ketentuan Terbaru Kemnaker

Penerima PKH perlu memperhatikan aturan BSU 2026 Rp900 ribu. Kemnaker menetapkan syarat BPJS Ketenagakerjaan, batas gaji dan ketentuan khusus penerima PKH.

Pekerja Formal Diajak Lindungi Pedagang hingga Tukang Ojek, BPJS Ketenagakerjaan Ada SERTAKAN

Pekerja Formal Diajak Lindungi Pedagang hingga Tukang Ojek, BPJS Ketenagakerjaan Ada SERTAKAN

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ungaran, Arif Hary Prasetyo mengatakan, SERTAKAN menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial untuk memastikan pekerja yang selama ini belum terlindungi bisa memperoleh jaminan sosial ketenagak

Iuran Cuma Rp16.800, Pekerja Informal Bisa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Iuran Cuma Rp16.800, Pekerja Informal Bisa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ungaran Arif Hary Prasetyo mengatakan, Kamar Lindung mengusung konsep kebersamaan dan kepedulian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer