Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Fokus Inventarisasi Aset

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang dalam rapat Selasa (2/3/2021). Juru bicara Pansus III Ety Nurfaizati menyampaikan pandangannya.
Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang dalam rapat Selasa (2/3/2021). Juru bicara Pansus III Ety Nurfaizati menyampaikan pandangannya.
RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – DPRD terus melakukan inventarisasi aset-aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Hal itu penting, agar berbagai potensi pendapatan bisa maksimal dan aset yang dimiliki bisa teridentivikasi secara lebih jelas.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Masruhan Syamsurie, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pihaknya fokus penataan aset yang dimiliki Pemprov Jateng. Karena aset merupakan hal yang paling rawan hilang kepemilikannya. “Kami terus memantau dan harus didata dengan rapi, karena ini berkaitan dengan aset di Jateng,” katanya.

Ia menambahkan, secara prinsip pendataan aset Pemprov Jateng harus dilakukan serius. Semua itu sebagai wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Salah satunya, aset gedung dan tanah sekolah yang jelas fungsinya untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat di daerah tersebut. “Dari periode kemarin, saya bersama rekan-rekan Komisi A sepakat satu kata untuk konsen mengenai pendataan aset yang sebetulnya masih sangat banyak yang statusnya masih perlu dibehani,” ujarnya.

Politisi PPP ini menambahkan, dari beberapa pantauan yang dilakukan di beberapa daerah di Jateng, masih sering ditemukan status kepemilikan aset yang belum jelas. Karena menurut masyarakat yang menghuni ataupun merawat tanah tersebut milik sesepuh keluarganya. “Jangan sampai kita sebagai pemerintah mengusir rakyatnya sendiri. Salah satunya dengan pengamanan dan pendataan aset pemerintah yaitu pemberian papan pemberitahuan dan lain sebagainya,” tambahnya.

Masyarakat harus lebih sadar dan bisa dilibatkan dalam pendataan aset di Jateng. Semua aset yang dimiliki harus bisa terdata dengan rapi. Kemudian untuk masyarakat yang ingin menggunakannya bisa melalui sewa lahan atau bangunan yang dikehendakinya sesuai dengan Perda yang berlaku. “Sehingga nantinya bisa berdampak langsung terhadap pendapatan dan bisa mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Problematika aset di Jateng harus benar-benar menjadi perhatian serius. Mengingat akan berkaitan dengan aset-aset ke depan. Harus ada inventarisasi dan pengamanan, misalnya karena masih banyak aset yang kurang optimal. "Jika aset dirawat diamankan dan dijaga, nanti akan memberikan dampak positif bagi Jateng. Jadi masalah aset ini persoalan serius dan harus diinventarisasi," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri menginginkan ada sistem secara online mengenai tata kelola aset daerah. Selama ini, dewan sulit mengakses keberadaan aset terutama perihal jumlah dan status aset apakah idle (menganggur), pinjam pakai, sewa, maupun yang sudah beralih tangan. Dengan sistem online, bisa lebih mudah dilihat mana aset-aset yang bisa dioptimalkan untuk pendapatan daerah. Dari informasi yang masuk, tata kelola aset belum bisa memuaskan. “Karena itu, mari kita bersama-sama benahi aset daerah,” katanya.

Dewan tidak menginginkan aset-aset yang sebenarnya produktif atau bisa dioptimalkan untuk PAD. Ternyata dalam pengelolaannya tidak maksimal. Pengelolaan aset yang maksimal bisa menjadi peluang menambah PAD. Kalau bisa, aset-aset sudah bisa diinventarisasi selanjutnya masuk sistem online. “Semua potensi yang ada harus dioptimalkan, demi kemajuan dan kesejahteraan di Jateng,” tambahnya. (fth/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Korban PHK Sulit Cari Kerja, Buruh Desak Batas Usia Kerja DIihapus

Korban PHK Sulit Cari Kerja, Buruh Desak Batas Usia Kerja DIihapus

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah. Mereka mendesak agar batas usia kerja dihapus.

Dr. Hj. Kartina Sukawati, SE., M.M., M.H., Legislator Perempuan Inspiratif Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

Dr. Hj. Kartina Sukawati, SE., M.M., M.H., Legislator Perempuan Inspiratif Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Dr. Hj. Kartina Sukawati, SE., M.M., M.H., dianugerahi Parliamentary Award 2026 oleh Jawa Pos Radar Semarang.

Wagub Taj Yasin Pastikan Kawal Hak 756 Karyawan PT SGS Yang Terkena PHK

Wagub Taj Yasin Pastikan Kawal Hak 756 Karyawan PT SGS Yang Terkena PHK

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen  emastikan akan mendampingi ratusan pekerja PT SGS (Sumber Graha Sejahtera) kabupaten Semarang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer