Demo PMII Jateng Memanas, Massa Goyang Pagar DPRD dan Soroti Pemadaman Listrik hingga Program Pemerintah

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (22/6/2026).
Massa melontarkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pemadaman listrik, pelemahan rupiah, hingga pelaksanaan sejumlah program nasional yang dinilai perlu dievaluasi.
Aksi yang berlangsung di Jalan Pahlawan itu sempat memanas ketika sejumlah peserta menggoyang pagar besi setinggi sekitar dua meter sebagai bentuk protes karena merasa aspirasi mereka tidak kunjung mendapat respons dari wakil rakyat.
Dalam orasinya, massa menyoroti persoalan pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat.
"Mugi-mugi pemerintah sadar, hati nuraninya tergugah. Mugo-mugo listrike yo ora mati," teriak salah satu orator di hadapan peserta aksi.
Tak hanya soal listrik, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan nasional. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Koordinator Lapangan aksi, Andre Bahtiar, mengatakan mahasiswa datang membawa berbagai keresahan masyarakat yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Kami melihat tujuan program-program pemerintah baik, tetapi pelaksanaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak memunculkan persoalan baru, termasuk potensi penyimpangan dan korupsi," ujarnya.
Selain isu ekonomi dan program pemerintah, massa juga mengkritisi pembangunan yang dianggap sering mengabaikan dampak lingkungan. Menurut mereka, persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius dalam setiap kebijakan pembangunan.
Mahasiswa menegaskan kedatangan mereka bukan untuk menciptakan kericuhan, melainkan menuntut ruang dialog terbuka dengan pemerintah dan DPRD Jawa Tengah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




