Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Serikat Buruh Minta Jabatan Dirjen Pajak Dicopot

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bupati Temanggung M Al Khadziq menunjukkan tandatangan dukungannya terhadap penghapusan pasal 154 pada RUU Kesehatan di hadapan pateni tembakau Kamis (11/5). (ADDIN ALFATH/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
Bupati Temanggung M Al Khadziq menunjukkan tandatangan dukungannya terhadap penghapusan pasal 154 pada RUU Kesehatan di hadapan pateni tembakau Kamis (11/5). (ADDIN ALFATH/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Semarang –Massa buruh kembali melakukan aksi demo di Jalan Pahlawan Senin (13/3). Mereka membawa tiga tuntutan. Salah satunya audit forensik penerimaan pajak negara dengan menuntut jabatan dirjen pajak dicopot.

Puluhan buruh ini datang pukul 14.00. Mereka arak-arakan membawa bendera FSPMI dan KSPI. Alunan musik metal juga tak luput dinyanyikan. Beragam orasi juga di lontarkan korlab aksi. Dengan harapan tuntutannya diterima. “Kami tidak ingin kecolongan lagi. Hari ini kami turun dengan tiga isu,” kata Korlab Aksi, Aulia Hakim kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sekretaris KSPI ini merinci tiga tuntutan yang dibawa. Diantaranya menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang Cipta Kerja, Segera sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan audit forensik penerimaan pajak negara. Menurutnya tuntutan ini wujud dari keresahan para buruh. Dimana petinggi negara berfoya-foya di tengah sulitnya rakyat membayar pajak.

“Hal ini sangat menyakitkan bagi kalangan kami menengah kebawah. Kami ingin pemerintah bertindak tegas. Sangat kami harapkan Ibu Sri Mulyani kami harap harus tegas. Copot itu dirjen, walaupun saat ini dirjen pajak katanya berprestasi, dia juga harus bertanggung jawab,” akunya.

Menurutnya Suryo Utomo yang kini menjabat sebagai Dirjen Pajak yang berprestasi harus dicopot. Katanya, Suryo harus bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya. Hal ini untuk menetralisasi kredibilitas Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Terlebih, setelah adanya pernyataan dari Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini mengatakan adanya pergerakan dana Rp 300 triliun yang mencurigakan.

“Dalam rekening dirjen pajak ini banyak ditemukan penggemukan. Mahfud MD sendiri menemukan ada Rp 300 triliun dana yang tidak bertuan. Artinya ini rekening-rekening gemuk pejabatisme perpajakan, jangan sampai ini telat,” tambahnya.

Pihaknya mendesak DPR dan BPK segera membentuk tim khusus terkait pajak. Ia pun meminta pemerintah segera melakukan audit forensik penerimaan pajak negara. Menurutnya gaji buruh saja di potong untuk pembangunan bangsa dan negara. Namun, semenjak kasus Rafael anggota Ditjen Pajak mencuat. Masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja Kemenkeu.

“Semua rakyat merasakan. Ternyata kamu yang upah buruhnya dipotong pajak jadi bimbang. Apakah benar pajak ini digunakan oleh bangsa dan negara untuk pembangunan. Kami sepakat untuk pembangunan, tapi klau seperti ini bimbang,” tandasnya. (kap/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Upah minimum di Jawa Tengah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Bahkan, sebagian buruh terpaksa mencari penghasilan tambahan setelah pulang dari pabrik demi mencukupi kebutuhan keluarga.

UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 Segera Dibahas, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 Segera Dibahas, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

Gubernur Ahmad Luthfi menyerap aspirasi buruh dan pengusaha terkait UMP dan UMK Jawa Tengah 2027. Buruh usulkan upah sesuai kebutuhan hidup layak.

KSPN Jateng Waspadai Gejolak Kenaikan Upah Minimum, Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

KSPN Jateng Waspadai Gejolak Kenaikan Upah Minimum, Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

KSPN Jawa Tengah mewaspadai potensi gejolak kenaikan upah minimum. Dengan 58.583 anggota, organisasi buruh didorong memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer