RADRASEMARANG.ID, Semarang - Upah minimum provinsi di Jawa Tengah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Bahkan, sebagian buruh terpaksa mencari penghasilan tambahan setelah pulang dari pabrik demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Kondisi ini menjadi salah satu isu yang diangkat dalam unjuk rasa Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (KOMBAT) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11). Mereka menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 ttentang pengupahan yang dinilai membuat kenaikan upah buruh stagnan dan semakin tertinggal dibandingkan provinsi lain.
Baca Juga: Cek Simulasi UMP 2027 di 38 Provinsi Jika Naik 9,5 Persen, Daerahmu Berapa?
Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah melakukan reformasi kebijakan pengupahan. Mereka meminta upah minimum di Jawa Tengah ditetapkan sesuai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bahkan, KOMBAT menyebut angka Rp 3,7 juta sebagai besaran upah yang diharapkan untuk UMP Jateng 2027 mendatang.
"UMP Provinsi pinginnya Rp 3,7 juta (2027)," kata Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah Maksuri saat ditemui di sela-sela aksi.
Ia menjelaskan selama ini upah pekerja di Jawa Tengah masih menjadi yang terendah di Indonesia. Padahal, harga kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan hidup lainnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain.
"Jawa Tengah adalah provinsi terendah di Indonesia terkait masalah upahnya," ujarnya.
Menurutnya pemerintah tidak bisa hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya investasi yang masuk. Kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja, juga harus menjadi perhatian.
"Kemarin Bapak Gubernur sibuk memberikan laporan kepada serikat pekerja, serikat buruh, bahwa beliau telah berhasil menarik investasi dari luar negeri yang jumlahnya triliunan. Tetapi Bapak Gubernur lupa bahwa keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa banyak investasi yang masuk, tetapi bagaimana masyarakat dan rakyat pekerjaannya sejahtera apa tidak," tegasnya.
Maksuri menilai, persoalan upah semakin terasa karena pekerja harus menghadapi kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Mulai dari bahan pangan, transportasi hingga tempat tinggal. Bahkan, upah minimum yang diterima buruh dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
