Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upah Minimum Provinsi 2023, Diumumkan 21 November

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Ida Fauziyah. (KHAFIFAH ARINI PUTRI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ida Fauziyah. (KHAFIFAH ARINI PUTRI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada 21 November mendatang. Hingga kini pemerintah masih memformulasikan besaran UMP berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

“Iya, nanti penetapan UMP itu akan dilakukan tanggal 21 November, sekarang dalam proses pembahasannya oleh Ditjen PHI Jamsos (Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja),” jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menghadiri kegiatan Silatnas Ketiga Bu Nyai Nusantara di Hotel Patra Semarang, kemarin.

Perhitungan upah minimum ditetapkan menggunakan formula yang tertera dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun pihaknya tetap menerima masukan-masukan dari stakeholder, pandangan dari serikat buruh dan pekerja, pengusaha, serta para pemangku kepentingan.

Saat ini, Kemnaker sedang fokus untuk memformulasikan besaran UMP di setiap daerah yang selanjutnya akan diumumkan oleh gubernur di masing-masing provinsi.

“Nanti akan saya sampaikan berikutnya ya. Kita sudah mendengarkan pandangan dari semua pihak. Tugas kita adalah memformulasi pandangan-pandangan tersebut,” katanya.

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai kesepakatan bahwa penetapan UMP dilaksanakan paling lambat 21 November, dan upah minimum kota (UMK) pada 30 November.

Tahun ini, buruh mengusulkan kenaikan Upah Minimum sebesar 13 persen. Mereka menyebut jumlah tersebut sudah rasional mengingat inflasi dan biaya hidup yang makin mahal.

Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menerima masukan dari berbagai pihak serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengajukan kenaikan UMP sesuai dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jateng.

Diketahui Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan batas minimal upah yang berlaku di seluruh kota atau kabupaten di provinsi tertentu. UMP juga dipakai pelaku industri atau perusahaan untuk menggaji pekerjanya.

Besaran upah setiap provinsi tidak sama atau berbeda-beda. DKI Jakarta memliki UMP 2022 tertinggi dengan Rp 4.641.854. Sedangkan terendah yakni UMP Jateng 2022 dengan Rp 1.812.935,43. (kap/aro)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Upah minimum di Jawa Tengah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Bahkan, sebagian buruh terpaksa mencari penghasilan tambahan setelah pulang dari pabrik demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Buruh Jateng Desak Upah 2027 Penuhi 100 Persen KHL, Kebutuhan Hidup Layak di Jateng Rp 3,5 Juta

Buruh Jateng Desak Upah 2027 Penuhi 100 Persen KHL, Kebutuhan Hidup Layak di Jateng Rp 3,5 Juta

Kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Tengah masih tinggi. Upah minimum provinsi (UMP) 2026 baru sekitar Rp 2,3 juta. Sementara KHL berdasarkan data pemerintah pada 2025 Rp3,5 juta.

Buruh Tuntut UMP Jateng Naik 10 Persen, KHL di Kota Semarang Capai Rp 4,1 Juta

Buruh Tuntut UMP Jateng Naik 10 Persen, KHL di Kota Semarang Capai Rp 4,1 Juta

Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) meminta upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Tengah 2027 naik minimal 10 persen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer