Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntut Keadilan, Buruh Demo Perusahaan Asing

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Puluhan warga Desa Tracap, Kaliwiro, Wonosobo mendatangi kantor desa setempat menuntut kejelasan pemberian bantuan. (Sigit Rahmanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Puluhan warga Desa Tracap, Kaliwiro, Wonosobo mendatangi kantor desa setempat menuntut kejelasan pemberian bantuan. (Sigit Rahmanto/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Sebanyak 25 buruh menggelar aksi menuntut keadilan di depan sebuah perusahaan asing PT Maratea, Selasa (16/8). Mereka tergabung Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal (SPAI-FSPMI) Kota Semarang di PHK sepihak dan tidak mendapatkan pesangon.

Buruh menilai, perusahaan asing tersebut arogan dan melanggar aturan hukum tenaga kerja di Indonesia. Sebab setelah perselisihan panjang yang coba diselesaikan bersama, perusahaan justru memutus hubungan kerja secara sepihak. Ketua, pengurus, dan anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAI FSPMI di PHK. “Termasuk karyawan yang mengabdi lama dan memasuki usia pensiun di PHK sepihak,” kata  Korlap Aksi SPAI FSPMI Luqmanul Hakim.

Ia menambahkan, harusnya perusahaan memenuhi hak pegawai. Memberikan pesangon bagi mereka yang memasuki usia pensiun dan tidak mengambil keputusan sepihak. “Alasan PHK karena efisiensi. Tapi saat bersamaan justru perusahaan membuka perekrutan karyawan baru,” tambahnya.

Hal ini semakin memicu kemarahan karyawan yang kena PHK. Akhirnya, buruh menggelar aksi di PT Maratea Semarang di Jalan Industri Raya Barat, Kaligawe. Buruh menurut memperjuangkan hak yang diperlakukan semena-mena oleh industri furniture tersebut. “Kami menuntut PHK dibatalkan dan anggotanya dipekerjakan kembali. Termasuk bayarkan pesangon karyawan yang memasuki usia pensiun,” tambahnya. (taf/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Upah minimum di Jawa Tengah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Bahkan, sebagian buruh terpaksa mencari penghasilan tambahan setelah pulang dari pabrik demi mencukupi kebutuhan keluarga.

UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 Segera Dibahas, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 Segera Dibahas, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

Gubernur Ahmad Luthfi menyerap aspirasi buruh dan pengusaha terkait UMP dan UMK Jawa Tengah 2027. Buruh usulkan upah sesuai kebutuhan hidup layak.

KSPN Jateng Waspadai Gejolak Kenaikan Upah Minimum, Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

KSPN Jateng Waspadai Gejolak Kenaikan Upah Minimum, Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

KSPN Jawa Tengah mewaspadai potensi gejolak kenaikan upah minimum. Dengan 58.583 anggota, organisasi buruh didorong memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer