Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkot Salatiga Tambah 14 PPPK

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Sebanyak 14 PPPK menerima SK Wali Kota Salatiga. (Dhinar Sasongko/Jawa Pos Radar Semarang)
Sebanyak 14 PPPK menerima SK Wali Kota Salatiga. (Dhinar Sasongko/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Salatiga - Sebanyak 14 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Selasa (2/2/2021). SK Pengangkatan PPPK Pemkot Salatiga formasi 2019 tersebut diserahan langsung oleh Wali Kota Yuliyanto di aula BKPSDM Kota Salatiga. Terdiri dari 12 Guru SD/SMP Negeri dan dua penyuluh pertanian.

Yuliyanto menyampaikan, PPPK merupakan hal baru dalam dunia pemerintahan. Namun, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan jika ASN terbagi menjadi dua, yakni PNS dan PPPK. Perbedaannya, jika PNS diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.

“PPPK memiliki batas pelamaran yang lebih panjang. Jika usia pendaftar CPNS dibatasi umur 35 dan 40 untuk jabatan tertentu, PPPK dapat melamar suatu jabatan ASN dengan batas usia pelamaran hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar,” terangnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga, Ir Mustain menjelaskan, perjanjian kerja dimulai dari Januari 2021 hingga Desember 2025. Akan di-update dan dievaluasi untuk perjanjian berikutnya.

“Jadi, untuk 12 PPPK guru ini nanti masing-masing akan menerima gaji pokok sebesar Rp 2.966.500. Kita bandingkan dengan PNS, gaji pokok golongan IIIA sebesar Rp 2.500.000. Sedangkan untuk dua PPPK penyuluh setara dengan PNS golongan 2A yang akan menerima gaji pokok sebesar Rp 2.325.600,” terang Mustain. (sas/zal)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer