Oleh: ISKANDAR
Jurnalis Jawa Pos Radar Semarang
RADARSEMARANG.ID - Entah apa yang sedang terjadi di lini masa media sosial saya. Belakangan ini tiba-tiba muncul banyak akun yang memposting narasi seragam untuk menyudutkan aksi mahasiswa pada 12 dan 15 Juni lalu di Jakarta maupun sejumlah daerah lain. Narasinya hampir sama. Mahasiswa dituduh sedang membela kepentingan orang kaya karena memprotes kenaikan BBM nonsubsidi. Mereka juga dituding tidak berpihak kepada rakyat kecil karena mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan penanganan stunting.
Bagi saya, cara pandang seperti itu menyesatkan. Sebab substansi tuntutan mahasiswa sebenarnya cukup jelas. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat melemah, sektor swasta terpukul, utang negara terus membengkak, sementara pada saat yang sama anggaran negara digunakan untuk membiayai program MBG yang nilainya bisa mencapai Rp1,2 triliun per hari dan belakangan anggaran jumbo itu diduga dikorupsi para petinggi BGN.
Yang menarik, ratusan bahkan mungkin ribuan akun dengan pola yang sama tiba-tiba membanjiri ruang percakapan publik. Narasi yang mereka bawa nyaris identik, seolah berasal dari satu template yang sama. Contohnya soal kenaikan harga BBM. Pemerintah berulang kali menyampaikan bahwa harga Pertamax di Indonesia masih lebih murah dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
Narasi yang sama kemudian diamplifikasi oleh akun-akun tersebut. Padahal, itu bukan inti persoalan yang dipersoalkan mahasiswa. Yang dipertanyakan adalah dampak kenaikan BBM terhadap kemampuan masyarakat membeli bahan bakar, daya beli secara umum, pendapatan warga, dan kondisi ekonomi domestik. Namun yang dijawab justru perbandingan harga internasional. Dua hal yang sebenarnya berbeda.
Untuk akun-akun seperti ini, maaf, saya menyebutnya sebagai akun pelacur. Sebutan yang mungkin kasar, tetapi menurut saya menggambarkan perilaku mereka. Istilah yang lebih populer adalah akun buzzer, akun bayaran, atau akun ternak. Dalam kajian akademik, fenomena ini dikenal dengan istilah coordinated inauthentic behavior (CIB), sockpuppet accounts, political bot networks, atau astroturfing.
Tentu tidak semua akun anonim bisa langsung disebut buzzer. Banyak orang menggunakan akun samaran, tidak mencantumkan identitas, dan aktif membela pemerintah karena memiliki pandangan politik tertentu. Wajar dalam demokrasi. Namun akun-akun yang belakangan bermunculan ini memiliki pola yang sangat khas.
Mereka muncul hampir bersamaan setelah aksi mahasiswa berlangsung. Narasi yang dibawa identik, bahkan sering kali sama persis. Mereka menyerang isu yang sama dan hampir tidak pernah terlibat dalam diskusi substantif. Yang terjadi justru serangan terhadap pribadi para pengkritik. Belakangan, misalnya, muncul narasi bahwa aksi mahasiswa bukan gerakan murni mahasiswa. Mereka mengistilahkan sebagai mahasewa. Mereka menuding aksi mahasiswa diperalat oleh kelompok-kelompok yang merasa terganggu oleh kebijakan pemerintah.
Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada akun buzzer. Sejumlah influencer oportunis juga memainkan narasi yang sama. Pun, berbagai podcast dari media-media yang saya sebut sebagai *homeless media*, yakni media yang tidak memiliki basis kerja jurnalistik yang kuat tetapi aktif memproduksi konten politik. Narasinya seragam. Narasumber yang diundang juga cenderung berasal hanya dari kalangan pejabat, relawan, atau pihak yang mendukung pemerintah. Beberapa waktu lalu bahkan Kepala Badan Komunikasi RI, Qodari, secara terbuka menggandeng sejumlah media semacam itu untuk menyosialisasikan program-program pemerintah, bukan melalui media arus utama.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
