Polemik Program MBG, MDI Jateng Seleksi Ketat 1.000 Calon Mitra Dapur

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Berbagai persoalan program makan bergizi gratis (MBG) terjadi di Jawa Tengah. Sebab itu Mitra Dapur Indonesia (MDI) tidak akan sembarangan menerima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bergabung.
Setiap mitra harus melalui proses verifikasi guna memastikan dapur yang dikelola memenuhi standar kelayakan dan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Langkah tersebut dilakukan agar SPPG yang bergabung benar-benar tersertifikasi dengan layak. Sebab, ke depan MDI akan menjadi jembatan komunikasi antara SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) MDI Kusmanto Haryadi mengatakan, MDI dibentuk untuk menjembatani kepentingan mitra dapur yang memenuhi persyaratan dengan pemerintah. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang dikukuhkan dalam pembentukan kepengurusan MDI di tingkat daerah.
Sebab Jateng memiliki penduduk yang besar. Selain itu berbagai dinamika persoalan MBG juga terjadi di Jateng.
"Asosiasi mitra dapur mandiri ini sebagai jembatan antara mitra dapur yang memang comply (memenuhi standar) dan layak supaya mmebantu program MBG berkelanjutan," kata Kusmanto usai pengukuhan DPD MDI Jawa Tengah di Hotel MG Setos, kemarin.
Ketua DPP MDI Jawa Tengah Andung Supriagi menjelaskan, saat ini sudah ada sekitar 23 mitra yang masuk dalam kepengurusan. Namun, jumlah mitra yang siap bergabung jauh lebih banyak. Bahkan, diperkirakan mencapai 1.000 mitra.
Meski demikian, seluruhnya tetap harus melalui verifikasi. Pemeriksaan meliputi kelayakan dapur, luas bangunan, hingga kelengkapan peralatan. MDI juga akan membantu dalam hal tata kelola dapur.
"1.000 (SPPG) sudah siap (di Jateng). Tinggal kita verifikasi karena yang bergabung dengan kami adalah SPPG yang comply, yang layak, yang proper sehingg harus kita verifikasi satu-satu," ungkapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




