Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rincian Uang Makan dan Gapok PNS, Berikut Nominal yang DIterima

Falakhudin
Penulis: Falakhudin❯

 

Ilustrasi Uang Gaji PNS 2025: Uang Makan dan Gapok Cair Agustus 2025 Berikut Nominal yang DIterima
Ilustrasi Uang Gaji PNS 2025: Uang Makan dan Gapok Cair Agustus 2025 Berikut Nominal yang DIterima

 


Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Semarang — Selain gaji pokok, pemerintah juga memberikan dua tunjangan tambahan yang berlaku secara universal untuk semua PNS, termasuk golongan 3c. Berikut detailnya:

 

Uang Lembur

Advertisement

Besaran: Rp30.000 per jam.

Syarat: Diberikan hanya jika pegawai bekerja di luar jam kerja normal.

Uang Makan Lembur

Advertisement

Besaran: Rp37.000 per hari.

Syarat: Pegawai harus bekerja lembur minimal dua jam berturut-turut.

Frekuensi: Maksimal diberikan satu kali per hari.

 

Penambahan tunjangan ini diatur secara spesifik dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada para PNS yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sekaligus mendorong efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.

Dampak Positif Kenaikan Gaji dan Tunjangan

Kenaikan gaji sebesar 8 persen dan tambahan dua tunjangan ini memiliki beberapa dampak positif, di antaranya: 

 

1. Peningkatan Kesejahteraan

Dengan gaji pokok yang lebih tinggi dan adanya tunjangan tambahan, kesejahteraan para PNS, termasuk golongan 3c, diharapkan meningkat.

Hal ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih baik.

2. Motivasi Kerja

Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS.

Dengan apresiasi berupa kenaikan gaji dan tunjangan, para pegawai diharapkan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas negara.

 

3. Dukungan terhadap Efisiensi Kerja

Adanya tunjangan lembur dan uang makan lembur memberikan insentif bagi para pegawai yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

 

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi peningkatan kesejahteraan ASN, terutama golongan I dan II.

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan skema gaji baru yang membuat gaji PNS naik signifikan.

 

Pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara (ASN) lewat kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Perubahan ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja, khususnya bagi pegawai golongan rendah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025 dan difokuskan pada penguatan fondasi kesejahteraan PNS golongan I dan II.

Langkah ini diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah.


Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan menjangkau semua lini ASN, termasuk mereka yang selama ini berada di lapisan bawah.

Sementara Sri Mulyani menyebutkan bahwa skema gaji baru ini adalah bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat layanan publik.

Peningkatan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah /PP Nomor 5 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8 persen, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara.

 

Gaji Pokok Naik, Golongan III dan IV Paling Diuntungkan Golongan III dan IV menjadi penerima manfaat terbesar dari penyesuaian gaji ini.

PNS dengan latar belakang pendidikan minimal S1 (Golongan III) serta pejabat tinggi dan ASN senior (Golongan IV) mencatat kenaikan cukup signifikan.

Mulai September 2025, pencairan gaji pokok dan uang makan PNS akan dilakukan secara serentak.

Sesuai kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024.

 

 

Kebijakan ini dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk seluruh pegawai negeri sipil, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ASN secara menyeluruh.

Menurut pengamat kebijakan publik, pencairan gaji dan tunjangan secara serentak memberikan dampak positif dalam hal efisiensi birokrasi dan pengelolaan keuangan ASN.

Ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak pegawai negeri dapat dinikmati secara optimal dan tepat waktu.

 

Rincian Gaji Pokok PNS 2025

Gaji pokok PNS ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja.

 

Berikut daftar nominal yang akan diterima pada pencairan 2025:

Golongan I

Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700

 

Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II

IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400

IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500

IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200

 

IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600

Golongan III

IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200

IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800

IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500

IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700

 

Uang Makan PNS 2025 per Golongan

Selain gaji pokok, para ASN juga menerima tunjangan makan harian yang besarannya telah ditetapkan sebagai berikut:

Golongan I & II: Rp35.000 per hari kerja, maksimal Rp770.000 per bulan

Golongan III: Rp37.000 per hari kerja, maksimal Rp814.000 per bulan

 

Golongan IV: Rp41.000 per hari kerja, maksimal Rp902.000 per bulan

Pencairan uang makan dilakukan bersamaan dengan gaji pokok, menjadikan total penghasilan ASN bulan September lebih stabil dan terstruktur. (fal) 

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TASPEN Permudah Layanan Peserta Lewat WhatsApp di 08111919189, Tetap Waspadai Penipuan

TASPEN Permudah Layanan Peserta Lewat WhatsApp di 08111919189, Tetap Waspadai Penipuan

PT TASPEN (Persero) menghadirkan layanan WhatsApp Business resmi untuk mempermudah peserta mengakses berbagai informasi dan layanan.

Sejumlah Daerah di Jateng Mulai Kesulitan Bayar Gaji ASN

Sejumlah Daerah di Jateng Mulai Kesulitan Bayar Gaji ASN

Gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dipastikan aman. Kendati demikian pemerintah daerah di Jateng merasa kesulitan. Sebab belanja pegawai di daerah melebihi 30 persen.

9 ASN Brebes Jadi Tersangka Kasus Absen Fiktif, Sanksi Kepegawaian Menanti

9 ASN Brebes Jadi Tersangka Kasus Absen Fiktif, Sanksi Kepegawaian Menanti

Penanganan kasus dugaan absen fiktif aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes memasuki babak baru. Kini sembilan ASN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer