RADARSEMARANG.ID - Gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dipastikan aman.
Kendati demikian pemerintah daerah di Jateng merasa kesulitan. Sebab belanja pegawai di daerah melebihi 30 persen.
Keluhan kesulitan membayar gaji ASN ini tak hanya terjadi pemerintah kabupaten/kota di Jateng. Beberapa Pemda lain pun merasakan kondisi yang sama.
Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ada 490 Pemda di Indonesia yang kesulitan membayar gaji ASN akibat pemangakasan dana transfer ke daerah (TKD).
Ia pun masih menunggu arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait adamya penambahan anggaran.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, kondisi keuangan Pemprov masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Kendati demikian, ia mengakui sebagian pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mulai menghadapi tekanan fiskal.
"Semua gubernur, termasuk Jawa Tengah, juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji itu semua, kita sudah laporkan (ke pusat) termasuk di Jawa Tengah," ujar Taj Yasin usai rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (5/8).
Ia menegaskan, kondisi fiskal Pemprov Jateng masih terkendali. Namun tidak semua daerah di Jateng memiliki kemampuan anggaran yang sama.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
