Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

100 Pejabat Pemkab Magelang Dites Urine, Begini Hasilnya

R

ASN di lingkungan Pemkab Magelang saat mengikuti tes urine yang dilakukan Kesbangpol bekerja sama dengan BNN Kabupaten Magelang, Rabu (30/8).
ASN di lingkungan Pemkab Magelang saat mengikuti tes urine yang dilakukan Kesbangpol bekerja sama dengan BNN Kabupaten Magelang, Rabu (30/8).
  


Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Sebanyak 100 pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Magelang mendadak dites urine, Rabu (30/8). Kegiatan berlangsung di Ruang Cemerlang, Setda Kabupaten Magelang.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Magelang, M Taufik menyampaikan, kegiatan ini melaksanakan Perda Kabupaten Magelang No 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Pada kesempatan ini Kesbangpol dan BNN Kabupaten Magelang melakukan tes urine kepada 100 pejabat di lingkup setda, sekretariat dewan, inspektur, diskominfo, dan BKPPD. “Sekiranya nanti waktunya cukup akan kami tambah lagi (tes urinenya, Red),” ujarnya.

Advertisement

Hal senada disampaikan, Kepala BNN Kabupaten Magelang Bogie Setia Perwira Nusa bahwa tes urine ini sebagai salah satu bentuk skrining atau deteksi dini kepada ASN terhadap narkotika.

“Karena ASN sebagai salah satu garda terdepan penyelamat rakyat dari narkoba,” ungkapnya.

Bogie menambahkan, apabila ditemukan ASN positif, maka akan dilakukan pengkajian lebih dalam.

Advertisement

“Hasil positif ini belum tentu yang bersangkutan menggunakan narkoba. Bisa saja yang bersangkutan sedang mengonsumsi obat tertentu atau sedang melakukan rawat jalan yang obatnya mengandung narkotika (namun disertai dengan resep dari dokter), maka ini harus dikaji lebih dalam,” paparnya. (rfk/lis)

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Pemkot Semarang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan aplikasi SIPINTER-PJLP.

Kontrak PPPK Paruh Waktu Berakhir 30 September, Apa Nasib Mereka Mulai Oktober 2026? Ini Jawabannya

Kontrak PPPK Paruh Waktu Berakhir 30 September, Apa Nasib Mereka Mulai Oktober 2026? Ini Jawabannya

PPPK Paruh Waktu yang kontraknya berakhir 30 September 2026 mulai memasuki masa perpanjangan. Cek mekanisme, syarat evaluasi, dan peluang jadi PPPK penuh waktu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer