Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Libur Nataru, ASN Pemkab Magelang Dilarang Keluar Daerah

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Eko Tavip Haryanto
Eko Tavip Haryanto
RADARSEMARANG.ID, Mungkid – ASN Pemkab Magelang dilarang bepergian ke luar daerah selama libur Natal dan tahun baru (Nataru). Kecuali bagi ASN yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Magelang. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang Eko Tavip Haryanto menjelaskan, ASN hanya boleh bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa. Misalnya, karena ada perjalanan dinas. Itu pun harus disertai surat tugas atau surat izin tertulis dari pimpinan.

“Kepala OPD juga tidak boleh memberikan izin cuti mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021,” ujar Eko Tavip kepada Jawa Pos Radar Magelang, Senin (6/12) siang.  “Kecuali ASN atau PPPK yang cuti melahirkan,cuti sakit, atau cuti karena alasan penting,” jelasnya.

Demi terlaksananya kebijakan ini, Eko Tavip mengimbau kepala OPD agar memberikan sanksi disiplin bagi para ASN yang melakukan pelanggaran. “Sesuai ketentuan dalam PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” tegasnya. (rhy/lis)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Seleksi CPNS 2026 segera dibuka pekan keempat November ini dengan kuota 150.000 formasi di portal SSCASN BKN. Simak bocoran jabatan prioritas lulusan SMA hingga S1 serta kesalahan fatal yang bikin gugur administrasi.

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Pemkot Semarang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan aplikasi SIPINTER-PJLP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer