Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buruh Tuntut THR Tidak Dicicil

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Serikat buruh, Disperinaker dan pengusaha menggelar pertemuan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Magelang Sabtu (1/5/2021). (Ananta Erlangga Musa / Jawa Pos Radar Semarang)
Serikat buruh, Disperinaker dan pengusaha menggelar pertemuan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Magelang Sabtu (1/5/2021). (Ananta Erlangga Musa / Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Enam kelompok serikat pekerja, pengusaha dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Magelang menggelar pertemuan dan diskusi bersama di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Magelang Sabtu (1/5/2021). Pertemuan ini dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia.

Dalam pertemuan ini, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang Suparno menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, pembayaran THR tidak boleh dicicil. Kedua, kepengawasan dari satuan pengawas kerja (satwasker) agar dikembalikan wewenangnya pada pemerintah daerah agar lebih efektif.

Menurut Suparno, ketika pengawasan dilakukan oleh provinsi, kinerja jadi kurang maksimal lantaran pihak provinsi berkilah bahwa itu bukan wewenang dan wilayahnya, serta alasan belum mendengar laporan resmi. “Ternyata lebih efektif kalau pengawas itu di bawah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten,” jelasnya.

Tuntutan ketiga, pembinaan buat pengusaha yang selama ini dirasa kurang maksimal harus ditingkatkan kembali. Suparno berharap agar pertemuan antara buruh, pengusaha dan dinas rutin dilakukan agar bisa mempercepat penyelesaian masalah.

Di tempat yang sama, Kepala Disperinaker Kabupaten Magelang Sukamtono mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan satuan pengawas kerja (satwasker) untuk meningkatkan pengawasan. Baik yang menyangkut THR dan pembinaan terhadap pengusaha. “Kami upayakan pemerintah, buruh, pengusaha agar bersatu dalam rangka mencapai tujuannya masing-masing. Dalam artian buruh bisa sejahtera, pengusaha dapat berkembang dan pemerintah dengan kondusif mengondisikan situasi, sehingga kita berharap kedepan perekonomian bisa naik,” jelasnya. (cr2/ton)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Tolak PP 49, Buruh  Desak UMP Jateng Rp 3,7 Juta

Upah minimum di Jawa Tengah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Bahkan, sebagian buruh terpaksa mencari penghasilan tambahan setelah pulang dari pabrik demi mencukupi kebutuhan keluarga.

UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 Segera Dibahas, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 Segera Dibahas, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

Gubernur Ahmad Luthfi menyerap aspirasi buruh dan pengusaha terkait UMP dan UMK Jawa Tengah 2027. Buruh usulkan upah sesuai kebutuhan hidup layak.

KSPN Jateng Waspadai Gejolak Kenaikan Upah Minimum, Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

KSPN Jateng Waspadai Gejolak Kenaikan Upah Minimum, Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

KSPN Jawa Tengah mewaspadai potensi gejolak kenaikan upah minimum. Dengan 58.583 anggota, organisasi buruh didorong memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer