BPJS Kesehatan Bantu Program Jambanisasi Warga Pulosaren Wonosobo

Bantuan ini merupakan bentuk dukungan nyata BPJS Kesehatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim (PKE) di desa tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Irfan Qadarusman menjelaskan, bantuan tersebut merupakan program Organization Social Responsibility (OSR).

Ditujukan untuk peningkatan akses sanitasi layak bagi warga berpenghasilan rendah.

“Kita ingin menunjukkan semangat kegotong-royongan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat yang berimbas besar pada kesehatan,” ucap Irfan, Selasa (31/10/2023), di kantornya.

Menurut Irfan, BPJS Kesehatan berkomitmen mendukung program-program pemerintah daerah, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan target 0 persen kemiskinan ekstrim tahun 2024. “Maka penanganan ini harus kita mulai dari  sekarang,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo, cakupan jamban di Kabupaten Wonosobo sampai 2023 baru mencapai 45 persen dari total kebutuhan 1088. Sementara yang belum diintervensi sekitar 600 atau 55 persennya.  

Pada program pelaksanaan fisik jambanisasi ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa.

Kemudian BPJS Kesehatan membantu program jambanisasi tahap III di Pulosaren, Kepil.

Irfan berharap, bantuan tersebut memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan kesehatan.

Sehingga indeks kesehatan masyarakat meningkat. Di lain sisi, mencegah terjadinya ketimpangan sosial di level masyarakat.

Ia yakin, jika masyarakat telah memiliki sanitasi yang layak, maka akan diikuti pula dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Program jambanisasi juga sejalan dengan program promotif dan preventif BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kesadaran PHBS dan menyosialisasikan dampak negatif buang air besar sembarangan (BABS).

Kepala Dusun Krawatan, Susanto menerangkan bahwa sebenarnya program jambanisasi oleh pemerintah ini sudah dicanangkan sejak lama. Namun kesadaran dari masyarakat akan dampak negatif dari BABS masih cukup rendah.

Desa Pulosaren sendiri merupakan daerah yang memiliki sumber daya air yang cukup melimpah. Hal itu membuat warga terbiasa untuk BABS.

“Tak jarang warga BABS di kolam ikan dan kemudian mengonsumsi kembali ikan tersebut. Sehingga hal itu berdampak pada kesehatan warga, bahkan dampak lainnya adalah stunting pada anak-anak,” terang Susanto.

Butuh waktu yang cukup lama dan usaha yang besar untuk meningkatkan kesadaran warga Desa Pulosaren untuk menerapkan PHBS.

Pihak desa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebenarnya telah menganggarkan kegiatan jambanisasi, namun belum terserap secara maksimal.

Program tersebut menggunakan gentong atau melalui sistem komunal di mana satu peresapan dapat digunakan oleh beberapa warga.

Namun program ini menghadapi kendala, karena  rumah warga yang kurang luas sehingga gentong tidak dapat masuk.

Tidak hanya itu, penentuan titik peresapan membuat warga malas untuk datang ke titik tersebut, sehingga kembali untuk BABS.

Pasca penyerahan bantuan tersebut, ia merasakan antusias warga terhadap PHBS mulai meningkat. Susanto berharap agar masyarakat di desanya tidak lagi BABS dan masyarakat dapat

“Beberapa warga mulai antusias bertanya,  karena yang sekarang (jamban, REd) lebih simple dan bagus,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Program Jambanisasi, karena dusunnya menjadi salah satu yang terpilih sebagai penerima program tersebut.

“Tentu hal ini akan menjadi tanggung jawab kami sebagai pelaksana teknis di lapangan, kami akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan arahan-arahan khususnya dari Dinas Kesehatan Wonosobo terkait mekanisme pembangunan jamban yang sehat,” pungkasnya. (put/web/bas)