Tercoret dari PBI-JK, Kartu KIS BPJS Kesehatan Bisa Diaktifkan Lagi
RADARSEMARANG.ID, Magelang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang mengambil langkah cepat, setelah menerima surat dari Kemensos atas penonaktifan 416 nama warga Kota Magelang dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Secara bertahap, mereka dialihkan menjadi peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU/BP Pemda).
Di samping itu, Dinkes Kota Magelang melakukan verifikasi dan validasi (verval) data, agar apabila ditemukan nama yang masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka diusulkan kembali menjadi peserta PBI-JK.
“Bila dalam verval kami temukan masih ada nama yang memenuhi persyaratan, maka dilakukan reaktivasi atau pengusulan kembali ke PBI-JK,” ucap Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Magelang Mimin Triyanti, Rabu (14/7/2025).
Mimin—begitu akrab disapa—mengaku sudah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Magelang.
Petugas faskes akan langsung melaporkan kepada Dinkes, apabila diketahui ada peserta yang tercoret PBI-JK, dan membutuhkan layanan kesehatan.
Selanjutnya, dilakukan pengalihan segmen kepesertaan saat itu juga.
“Setelah kami mendapatkan data dari faskes, langsung kami input untuk didaftarkan menjadi peserta PBPU/BP Pemda, agar tidak ada masyarakat yang terkendala dalam mengakses layanan kesehatan,” tuturnya.
Sejak ada penonaktifan peserta PBI-JK oleh Kemensos, pihaknya menerima sekitar 100 permohonan pengalihan segmen ke PBPU/BP Pemda setiap harinya.
Sebelum ini, Dinkes hanya menerima 30-40 permohonan per hari.
“Ya, ada lonjakan permohonan alih segmen. Dan kita layani,” terangnya.
Meski dihadapkan kondisi seperti ini, Mimin menerangkan bahwa Kota Magelang mampu menyikapi dengan cepat.
Pasalnya, Kota Magelang berhasil memertahankan Universal Health Coverage (UHC) sejak 2018, serta memiliki tingkat keaktifan kepesertaan yang tinggi.
Dengan demikian, Kota Magelang mendapatkan UHC prioritas dari BPJS Kesehatan.
Yakni, di mana setiap penduduk yang mendaftar peserta JKN, tidak perlu menunggu waktu lama untuk kepesertaannya aktif.
“Jadi, ketika kita mendaftarkan peserta PBPU/BP Pemda, kepesertaannya langsung aktif saat itu juga, dan langsung bisa digunakan,” tandasnya.
Mimin menyebut, Kota Magelang telah menganggarkan sekitar Rp 14 Miliar di tahun 2025 untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun sejak adanya pencoretan ratusan peserta PBI-JK, pihaknya membayar iuran JKN sebesar Rp 1,2 Milir per bulan.
Rinciannya, sebesar Rp 1,16 Miliar untuk membayar iuran peserta PBPU/BP Pemda, dan sisanya Rp 92,87 juta untuk mensubsidi iuran peserta mandiri kelas 3.
“Nominal ini untuk membayar iuran Juni yang ditagihkan awal Juli,” tambahnya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dengan penonaktifan peserta PBI-JK.
Karena Pemkot Magelang akan tetap memastikan setiap warganya terlindungi dalam program JKN.
Dinkes Kota Magelang telah mengusulkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2025 untuk membiayai iuran 36.000 peserta.
“Dan kami juga memerkirakan pada awal 2026 nanti, jumlah peserta PBPU/PB Pemda sebanyak 36.000 peserta. Sehingga kami mengusulkan anggaran tambahan,” sambungnya.
Sampai dengan saat ini, Dinkes Kota Magelang mencatat jumlah peserta PBI-JK Kota Magelang mencapai 29.163 jiwa penduduk, dan PBPU/BP Pemda mencapai 34.071 jiwa.
Dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Maya Susanti membenarkan, jika Kota Magelang meraih UHC Prioritas.
Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada Kota Gethuk yang mencapai UHC lebih dari 98 persen dan tingkat keaktifan peserta di atas 92 persen.
“Artinya, Pemkot Magelang dan masyarakatnya secara kompak menyukseskan program JKN,” terangnya.
Karena itu, setiap penduduk Kota Magelang yang didaftarkan dalam program JKN, tidak perlu menunggu 14 hari untuk kartunya aktif.
Saat itu juga langsung bisa digunakan untuk mengakses layanan kesehatan.
Kemudian peserta JKN yang tercoret dari PBI-JK dapat dilakukan reaktivasi sesuai dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2019.
Dalam aturan itu, disebutkan bahwa peserta PBI-JK yang telah dihapuskan paling lama 6 bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat dilakukan reaktivasi atau pengaktifan kembali dengan catatan masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dan layak membutuhkan layanan kesehatan.
“Ada banyak alternatif, bisa reaktivasi, alih segmen menjadi PBPU/BP Pemda, atau menjadi peserta mandiri,” ujarnya.
Selain informasi tersebut bisa didapatkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Kesehatan, peserta JKN juga bisa mengakses kanal-kanal pengaduan BPJS Kesehatan.
Seperti Pandawa 0811-8165-165, aplikasi Mobile JKN, BPJS Keliling, maupun datang langsung ke kantor pelayanan BPJS Kesehatan. (put/bis)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
