Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Panggil 8 Pejabat Kesehatan di Kendal, Buntut Dugaan Kampanye Paslon

D

Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria.
Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria.
 


Advertisement

RADARSEMARANG.ID, KENDAL-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal memanggil 8 pejabat kesehatan di Kabupaten Kendal.

Hal itu buntut dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang berupa kampanye Paslon yang melibatkan Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria menjelaskan, ada 8 orang yang dipanggil ke Kantor Bawaslu Kendal untuk klarifikasi terkait kegiatan kader Posyandu Kendal yang disusupi unsur kampanye. Yakni termasuk ajakan memenangkan paslon nomor urut 3.

Advertisement

Diantaranya yang dipanggil yaitu sejumlah kepala puskesmas, beberapa pejabat dari Dinas Kesehatan, hingga relawan kampanye dari paslon nomor urut 3.

"Pemanggilan ini tindak lanjut dari peristiwa pengumpulan kader Posyandu di River Walk Boja," jelasnya saat ditemui Kamis (21/11).

Hevy menerangkan, Bawaslu Kendal sudah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan. Pemanggilan ini akan dilakukan selama satu hari.

Advertisement

"Yang kami panggil baik terlibat langsung maupun tidak. Hingga siang ini sudah ada 3 orang yang memenuhi pemanggilan," terangnya.

Setelah proses klarifikasi, jika hasilnya menguatkan dan terbukti ada unsur pidana maka Bawaslu Kendal akan menaikkan prosesnya ke Rapat Sentra Gakkumdu.

"Kalau ada bukti-bukti yang menguatkan dan memang pelanggaran, akan dinaikkan menjadi penyidikan," kata Hevy.

Dikatakan, unsur pidana yang akan dikenakan yakni Pasal 69 huruf h UU Pemilihan menyebutkan dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Serta Pasal 187 (3) UU Pemilihan menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hevy mengimbau, menjelang hari pemungutan suara seluruh pihak-pihak yang dilarang untuk berkampanye untuk tidak melakukan pelanggaran. Terutama ada juga tindak lanjut putusan MK 136 yang telah diperjelas bahwa pejabat daerah, TNI/Polri, ASN dan Kades tidak diperbolehkan melakukan kampanye.

"Itu ada hukum pidananya dan kami harap tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara ini," tambahnya. (dev)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hari Kesehatan Nasional ke-62 Dimerihkan dengan Senam Sehat Bersama

Hari Kesehatan Nasional ke-62 Dimerihkan dengan Senam Sehat Bersama

Bupati Demak dr Eisti'anah menyampaikan, HKN menjadi momentum untuk mengingatkan semua agar selalu menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Salah satunya, terus bergerak tiap hari agar kesehatan tubuh terjaga dengan ba

ISPA dan 6 Penyakit Lain Naik, DKK Salatiga Ingatkan Warga Jangan Anggap Sepele

ISPA dan 6 Penyakit Lain Naik, DKK Salatiga Ingatkan Warga Jangan Anggap Sepele

Di sisi lain, DKK mempertahankan surveilans aktif melalui SKDR. Laporan dari puskesmas dipantau dan dianalisis setiap pekan untuk membaca perubahan tren penyakit.

Simantap MBG Diluncurkan, Pengawasan Makanan Bergizi Diperketat

Simantap MBG Diluncurkan, Pengawasan Makanan Bergizi Diperketat

Stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang harus dilakukan secara maksimal. Peran kita semua menjadi modal kuat untuk menghasilkan generasi yang sehat dan berkualitas,” tegas Prasit.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer