
RADARSEMARANG.ID, KENDAL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal menepis adanya indikasi rekayasa anggaran yang mengakibatkan defisit hingga Rp 33 miliar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinkes Parno usai memenuhi panggilan DPRD Kendal Senin (17/7).
Parno mengatakan, Dinkes Kendal menjalankan anggaran sesuai dengan regulasi yang ada. Pihaknya menekankan, tidak ada manipulasi anggaran maupun penipuan anggaran di OPD-nya.
"Prinsipnya kami menjalankan dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dan tidak ada istilahnya memanipulasi anggaran Rp 33 miliar itu," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Parno melanjutkan, pengelolaan keuangan Dinkes hingga Juli ini sudah sesuai prosedur yang ada. Pihaknya juga siap bertanggung jawab terkait anggaran yang sudah ditetapkan.
Selain itu, dalam pengajuan gaji pegawai, pihaknya sudah mengajukan 14 bulan gaji. Itu sudah termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, yang disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya 10 bulan.
"Kekurangannya ada di anggaran perubahan ini. Dan sudah kami konsultasikan dan tidak ada masalah. Gaji kami juga sudah sesuai, cuma kemampuannya baru segitu," jelasnya.
Nantinya 2.000-an pegawai yang bekerja di Dinkes tetap mendapatkan gaji penuh. Pihaknya juga sudah menjelaskan kepada Komisi D DPRD Kendal terkait isu ini.
"Semuanya sudah clear. Sisanya yang belum dianggarkan itu masuk ke anggaran perubahan tahun ini," tambahnya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Kendal Mahfud Sodiq membenarkan adanya kekurangan anggaran untuk pegawai Dinkes sebanyak Rp 33 miliar.
Hal itu sudah melalui kroscek antara DPRD Kendal dengan Dinkes. Namun, ada beberapa catatan bahwa kekurangan anggaran ini tidak hanya terjadi di Dinkes. Melainkan, ada beberapa dinas yang mengalami hal serupa.
"Setelah kita kroscek bersama dengan temen-temen komisi dan Dinkes, perlu adanya pencermatan kembali dengan TAPD agar hal ini tidak terulang kembali," jelasnya.
Mahfud melanjutkan, pencermatan kembali dengan TAPD itu sebagai kroscek dan evaluasi bersama. Pasalnya, pengelolaan keuangan daerah menjadi hal penting.
"Pencermatan itu bukan untuk siapa yang salah atau siapa yang salah merencanakan. Tapi harus ada evaluasi bersama antara Dinkes, TAPD, dan juga baperlitbang. Dan ini menjadi hal yang penting," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinkes Kendal sempat menjadi sorotan DPRD pada rapat paripurna Kamis (13/7) lalu. Saat itu, Anggota Komisi A Rubiyanto menyebut, ada indikasi rekayasa anggaran hingga Rp 33 miliar di Dinkes.
Pihaknya ingin, DPRD Kendal memanggil dinas terkait untuk dimintai pertanggungjawaban dan konfirmasi terkait isu itu. (dev/ton)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




