Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rendah, Kesadaran Warga Kendal Bayar PBB

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
RAKOR PAJAK : Bapenda menggandeng PKK dan organisasi pentahelix melalui rakor optimalisasi PBB-P2 di kantor Bapenda Kendal. (ISTIMEWA)
RAKOR PAJAK : Bapenda menggandeng PKK dan organisasi pentahelix melalui rakor optimalisasi PBB-P2 di kantor Bapenda Kendal. (ISTIMEWA)
RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Kesadaran warga Kendal untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah. Buktinya, dari tahun ke tahun realisasi pajak tak pernah tercapai. Tahun 2022 dari target Rp 41 miliar, hanya tercapai hanya tercapai Rp 35 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal Abdul Wahab mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target PBB-P2. Salah satunya menggandeng TP PKK Kendal dan pentahelix.
PKK yang mayoritas emak-emak dinilai mahir dalam melakukan penarikan dan pengawalan pembayaran pajak.

"Kita sengaja melibatkan PKK untuk merealisasikan target. Karena keterlibatan emak-emak itu efektif untuk mencapai target PBB-P2," katanya.

Ia menambahkan, target PBB-P2 tahun 2023 meningkat cukup tinggi. Yaitu mencapai Rp 61 miliar. Tahun 2021 perolehan pajak sektor PBB-P2 hanya terealisasi Rp 29 miliar dari target Rp 31 miliar. Tahun 2022, terealisasi Rp 35 miliar dari target Rp 41 miliar.

“Kalau tahun ini ditargetkan terealisasi Rp 61 miliar,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kecamatan Weleri Dwi Nurhayati mengaku berkomitmen untuk merealisasikan pembayaran PBB-P2 di wilayahnya. Terlebih saat ini ada beberapa tempat dan aplikasi pembayaran SPPT PBB di wilayah Weleri.

"Itu bisa dimanfaatkan warga. Jadi saya juga akan aktif untuk mensosialisasikan pembayaran PBB ini agar targetnya tercapai," akunya. (dev/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kejari Semarang Bongkar Celah Korupsi di Bapenda

Kejari Semarang Bongkar Celah Korupsi di Bapenda

Ia meminta setiap aparatur memahami batas kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal itu tentu penting agar kewenangan yang melekat pada jabatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi

Wali Kota Agustina Minta TP PKK Semarang Evaluasi Tata Kelola, Hapus Denda Kader

Wali Kota Agustina Minta TP PKK Semarang Evaluasi Tata Kelola, Hapus Denda Kader

Pemerintah Kota Semarang secara resmi merespons petisi yang menyoroti beban kerja kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat kelurahan, RW, hingga RT. Wali Kota Agustina minta ketua PKK mengevaluasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer