Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jakerham Kritik Pejabat Rangkap Jabatan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Parno
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Parno
RADARSEMARANG.ID, Kendal - Pengangkatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) menuai kritik. Sebab, selain rangkap jabatan, juga tidak sesuai kompetensi profesi dan keahlian.

Ketua Yayasan Jaringan Kerja Relawan untuk Demokrasi, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Jakerham) Kendal Mardiono menilai penempatan Plt yang dijabat sekretaris DLH tidaklah tepat. Sedianya, Plt Kepala dijabat oleh ASN yang berkarir di bidang kesehatan. “Sehingga bisa memahami dan memecahkan persoalan kesehatan yang sedang dihadapi Kendal,” ujarnya.

Ia mencontohkan, banyaknya tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tidak sesuai zona wilayah domisili tempat tinggal. Sehingga dirasa merepotkan dan kurang efisien. Seharusnya petugas puskesmas bertugas tidak jauh dari rumahnya. “Tujuannya agar lebih efisien dan maksimal dalam bekerja,” tambahnya.

Jabatan Kepala Dinkes meskipun PLt seharusnya diisi oleh pejabat yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Sebab banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.  Ia menyayangkan penempatan PLt yang menurutnya tidak sesuai kompetensi.

Terlebih selama ini, Parno berkarier di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). "Jika tidak diisi pejabat yang tidak mempunyai kompetensi, maka permasalahan yang ada di dinas kesehatan tidak terselesaikan dan kinerja tidak optimal,"  tambahnya.

Pengangkatan Parno, tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor 821.2/0368/BKPP yang ditandatangani Bupati Kendal.  Inspektorat Kendal yang juga anggota Tim Penilai Kinerja, Sugeng Prayitno mengatakan penunjukan Plt Kepala Dinas Kesehatan menurutnya tidak sesuai prosedur dan peraturan yang ada.

“Penunjukan Plt  jika eselonnya berbeda harus menunjuk bawahan yang langsung berada dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sama,” jelasnya.

Jabatan Plt boleh diisi dari OPD lain. Tetapi harus dengan eselon yang sama. Atau setara dengan Jabatan Eselon kepala dinas. "Kami sudah memberikan masukan kepada Bupati dan akan segera ditindaklanjuti," tambah Sugeng. (bud/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dikepung Asap dan Bara, 40 Petugas Damkar Kota Semarang Bertaruh di Jatibarang

Dikepung Asap dan Bara, 40 Petugas Damkar Kota Semarang Bertaruh di Jatibarang

Sebanyak 40 petugas Damkar Kota Semarang dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang melanda TPA Jatibarang pada Senin (28/9/2026) malam. Petugas mengerahkan tujuh armada pemadam.

Kebakaran TPA Jatibarang, Tujuh Armada Damkar Dikerahkan

Kebakaran TPA Jatibarang, Tujuh Armada Damkar Dikerahkan

Kebakaran melanda TPA Jatibarang. Tepatnya di zona 3. Dinas Kebakaran Kota Semarang mengerahkan tujuh armada untuk mengatasi si jago merah yang melalap lahan sekitar 1.000 meter itu.

Sampai Mei 2026, Ada 240 Kasus Temuan HIV di Semarang

Sampai Mei 2026, Ada 240 Kasus Temuan HIV di Semarang

Temuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Semarang saat ini mencapai 240 orang pada periode Januari sampai Mei 2026 kemarin. Kasusnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer