Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Promosi Jabatan Jangan Sembrono

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat upacara HUT ke-72 Satpol PP dan Damkar di GOR Pandanaran Wujil. (Maria Novena/Jawa Pos Radar Semarang)
Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat upacara HUT ke-72 Satpol PP dan Damkar di GOR Pandanaran Wujil. (Maria Novena/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Kendal - Kalangan DPRD mengkritisi pemerintah Kabupaten Kendal terkait sistem rekrutmen dan promosi  jabatan aparatur sipil negara (ASN) di Kendal.  Penempatan dan promosi jabatan harus berdasar kompetensi. Sehingga reformasi birokrasi bisa dijalankan secara profesional dan akuntabel.

Reformasi birokrasi sudah menjadi keharusan untuk dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan di tingkat daerah.  Hal ini perlu ditegaskan sebagai bentuk fungsi kontrol DPRD untuk mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Kendal.  “Pedomannya sudah jelas. Misalnya untuk penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rujukannya PP nomor 18 tahun 2016, tidak yang lain,” kata Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun.

Ia menambahkan, acuan tersebut penting karena menjadi bagian dari penjabaran Reformasi Birokrasi. Jangan malah mundur ke belakang, dengan mengabaikan instrumen tata kelola pemerintahan yang baik. “Semua sudah ada aturan, jadi tidak boleh sembarangan,” tegasnya.

Pihaknya mengapresiasi usulan Pemkab Kendal untuk melakukan perubahan terhadap beberapa aturan yang tidak lagi relevan. Diantaranya pencabutan dan perubahan beberapa pasal pada produk Peraturan Daerah (Perda) Kendal yang mendesak dilakukan.  “Sehingga tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu sekaligus memberikan kepastian hukum kepada ASN,” tambahnya.

DPRD Kendal mengingatkan Pemkab Kendal untuk berpedoman pada semangat reformasi birokrasi. “Terutama  dalam rekrutmen dan pengangkatan jabatan di lingkungan Pemkab Kendal," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kendal mengusulkan perubahan dua Raperda. Yakni Raperda Pencabutan beberapa Perda kendal dan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kendal. DPRD menindaklanjutinya dengan membentuk Pansus untuk membahas dua Raperda usulan bupati tersebut.  “Saya berharap pembahasan tidak terlalu lama, sehingga bisa segera rampung,” kata Bupati Kendal, Dico Mahtado Ganinduto. (bud/fth)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Seleksi CPNS 2026 segera dibuka pekan keempat November ini dengan kuota 150.000 formasi di portal SSCASN BKN. Simak bocoran jabatan prioritas lulusan SMA hingga S1 serta kesalahan fatal yang bikin gugur administrasi.

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Pemkot Semarang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan aplikasi SIPINTER-PJLP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer