Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi Inflasi, Pemkab Siapkan Rp 4,45 Miliar

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Wakil Bupati Pekalongan Riswadi saat membuka workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan bagi pemerintah desa pada Minggu (12/3) petang. (Istimewa)
Wakil Bupati Pekalongan Riswadi saat membuka workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan bagi pemerintah desa pada Minggu (12/3) petang. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Kajen – Pemkab Pekalongan mengalokasikan anggaran Rp 4,45 miliar untuk mengantisipasi adanya inflasi. Anggaran tersebut disiapkan pada APBD Perubahan 2022.

Rancangan APBD Perubahan sudah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rapat paripurna, Rabu (21/9). Wakil Bupati Pekalongan Riswadi mengatakan, ada sejumlah rancangan perubahan dalam APBD 2022. Di antaranya sisi pendapatan dan belanja.

"Pendapatan kami rencanakan turun 0,85 persen dari APBD Penetapan tahun anggaran (TA) 2022. Sementara belanja naik 5,98 persen," katanya.

Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Semarang, anggaran pendapatan dalam APBD 2022 sebesar Rp 2,2 triliun. Turun 0,85 persen atau menjadi Rp 2,1 triliun. Jika dirupiahkan, turunnya sebesar Rp 18,7 miliar. Sementara anggaran belanjanya sebesar Rp 2,2 triliun. Naik 5,98 persen berarti menjadi Rp 2,3 triliun. Kenaikannya sebesar Rp 132,7 miliar.

"Kami lakukan perancangan perubahan ini karena mengikuti dinamika realisasi anggaran dan kondisi sekarang yang perlu dihadapi pemkab," jelasnya.

Riswadi tak menyebut berapa jumlah persisnya anggaran yang akan dikucurkan pemkab untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM dan inflasi. Namun sebelumnya, Sekda Yulian Akbar dalam acara di Hotel Khas Pekalongan, Selasa (20/9) lalu mengatakan, besarannya sekitar Rp 4,45 miliar. Itu diambil dari alokasi dana transfer umum DAU dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 2 persen.

"Itu amanat dari pemerintah pusat. Pemda harus mengalokasikan minimal dua persen dari dana itu. Angkanya di Kabupaten Pekalongan sekitar Rp 4,45 miliar," jelasnya.

Ia menambahkan, pemkab akan segera menyiapkan program-program bantuan sosial. Pihaknya pun telah meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan harga komoditas, terutama kebutuhan pokok.

"Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga kami minta pro aktif menjaga, mengecek ketersediaan, dan keterjangkauan harga," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Hindun optimistis terhadap upaya pemkab dalam mengahadapi situasi ini. Menurutnya, Pasar Kedungwuni yang sebentar lagi akan beroperasi akan mendongkrak pendapatan pemkab.

"Iya, makanya itu kami dorong segera buka. Agar pemkab tidak lost pendapatan," tandasnya. (nra/zal)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Stabilisasi Harga yang Berhenti di Tengah Jalan

Stabilisasi Harga yang Berhenti di Tengah Jalan

Stabilisasi pangan tak cukup diukur dari surplus, pasar murah, dan sidak. Pemerintah perlu menelusuri rantai distribusi agar pasokan yang membaik benar-benar menurunkan harga di tingkat konsumen.

Kenapa Harga Makanan di Warung Kini Terasa Makin Mahal? Ini Penyebab yang Jarang Disadari

Kenapa Harga Makanan di Warung Kini Terasa Makin Mahal? Ini Penyebab yang Jarang Disadari

Kenapa harga makanan di warung terasa makin mahal? Simak penyebab harga makanan naik, mulai dari bahan baku, biaya operasional, distribusi hingga daya beli masyarakat

Ahmad Luthfi Antarkan Jawa Tengah Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri 

Ahmad Luthfi Antarkan Jawa Tengah Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah berprestasi untuk kategori Pengendalian Inflasi Terbaik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer