Jateng Raih Mandaya Award 2026, Ahmad Luthfi Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan

RADARSEMARANG.ID, Jakarta  - Penurunan kemiskinan tak cukup ditempuh dengan membagikan bantuan sosial. Masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.

Pendekatan inilah yang mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Mandaya Award 2026 untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.

Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam acara puncak penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Ahmad Luthfi menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan nasional atas upaya Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Award, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota,” kata Luthfi usai acara.

Penghargaan itu datang di tengah upaya Jawa Tengah menekan angka kemiskinan yang per Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang. Angka tersebut turun dari 9,39 persen pada September 2025.

Meski menunjukkan tren penurunan, dibutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.

Menurut Luthfi, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Baznas, serta sektor swasta diperlukan agar program menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu upaya yang dikembangkan adalah program Kecamatan Berdaya. Program tersebut saat ini telah menjangkau 145 titik untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjembatani rentang kendali pelayanan dari tingkat provinsi hingga desa.