Angka Kemiskinan Jateng Turun Jadi 9,21 Persen, Ahmad Luthfi Libatkan Perguruan Tinggi

RADARSEMARANG.ID, Salatiga - Penanganan kemiskinan di Jawa Tengah tak cukup mengandalkan bantuan sosial. Perguruan tinggi didorong turun langsung ke desa untuk mengidentifikasi persoalan warga, memperbaiki ketepatan sasaran program, hingga membantu keluarga miskin membangun kemandirian ekonomi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta perguruan tinggi tidak berhenti pada penelitian akademis, tetapi terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026.

Dorongan tersebut muncul di tengah tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di provinsi itu turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.

Jumlah penduduk miskin berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.

Meski menunjukkan perbaikan, penurunan angka tersebut menjadi alasan untuk memperkuat intervensi yang lebih terarah. Pemerintah perlu memastikan program tidak hanya menjangkau warga yang membutuhkan, tetapi juga mampu mengatasi penyebab kemiskinan agar masyarakat tidak kembali terjerat kondisi serupa.

Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendorong penanganan kemiskinan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis karena dapat menyumbangkan riset, data, keahlian, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Sebanyak 49 perguruan tinggi terlibat pada 2025, kemudian bertambah 74 perguruan tinggi pada 2026.

Kolaborasi tersebut antara lain dijalankan melalui Program Kecamatan Berdaya dengan melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Bentuk keterlibatannya mencakup kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.