Jateng Darurat Korupsi, Lima Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026
RADARSEMARANG.ID - Lima kepala daerah di Jawa Tengah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026. Rentetan kasus itu memunculkan kekhawatiran terhadap lemahnya sistem pencegahan korupsi di daerah.
Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Abdul Kholik bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai darurat korupsi. Menurutnya, belum ada provinsi lain yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami penangkapan kepala daerah sebanyak Jawa Tengah.
Terlebih daari 12 kepala daerah yang diciduk KPK, lima orang dari Jateng. Kelima kepala daerah itu ialah Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
"Saya pribadi sebagai wakil Jawa Tengah di DPD RI merasa sangat prihatin atas terjadinya kasus-kasus OTT di Jawa Tengah, dalam kurun waktu beberapa bulan ini sudah lima bupati, makanya saya gunakan istilah 'darurat' karena belum ada provinsi yang secara kumulatif terjadi seperti ini," kata Abdul Kholik usai FGD Jateng Darurat Korupsi di Kantor DPD RI Semarang, Rabu (5/8).
Menurutnya, berbagai langkah pencegahan yang selama ini dilakukan, seperti penandatanganan pakta integritas, belum mampu menekan praktik korupsi. Dari hasil serapan aspirasinya, pengawasan internal juga dinilai belum berjalan maksimal karena banyak inspektorat dipimpin pejabat pelaksana tugas (Plt).
"Sebagian besar inspektorat adalah Plt, bahkan ada yang sudah Plt dua tahun. Ini artinya pemerintah daerah tidak memprioritaskan inspektorat untuk diperkuat secara optimal," tegasnya.
Karena itu, DPD RI mengusulkan perubahan mekanisme pengangkatan inspektorat agar lebih independen. Untuk tingkat provinsi, surat keputusan (SK) inspektorat diusulkan diterbitkan pemerintah pusat. Sementara inspektorat kabupaten/kota diangkat melalui gubernur, bukan kepala daerah setempat.
"Untuk inspektorat level provinsi SK-nya dari pusat, sedangkan kabupaten/kota SK-nya dari gubernur. Jika inspektorat daerah menemukan penyelewengan, pelaporannya bukan lagi ke bupati yang mengangkatnya karena ada beban psikologis, melainkan langsung ke gubernur," imbuhnya.
Selain penguatan pengawasan internal, pihaknya juga meminta pemerintah mengevaluasi akar persoalan korupsi di daerah. Salah satunya adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang dinilai menjadi tekanan bagi kepala daerah setelah terpilih.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
