Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jadi Pilot Project Pengintegrasian Data, Ahmad Luthfi Bangun Kerja Sama dengan BPS

M
Penulis: Miftahul A’la❯
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mendukung integrasi satu data Indonesia.


Advertisement

Nota Kesepakatan antara Pemprov Jateng dan BPS RI itu ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di gedung Gardhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 4 Juli 2025.

Dalam kerja sama ini, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi pilot project terkait integrasi data BPS RI.

Fokus kerja samanya tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.

Advertisement

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menjelaskan, data merupakan elemen penting untuk menentukan arah kebijakan publik.

Di sana ada dokumentasi tentang perkembangan wilayah dari berbagai sektor.

Data yang akurat dan aktual menjadi titik tolak untuk merencanakan pembangunan daerah.

Advertisement

"Ini penting dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kolaborasi dengan BPS pusat yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh kabupaten/kota," katanya.

Kerja sama ini meliputi pengumpulan dan validasi data terkait tiga variabel penting.

Di antara data investasi, data industri, dan data pertanian. Ketiga variabel itu yang nanti bisa mengangkat potensi wilayah Jawa Tengah.

"Data-data ini perlu dan penting. Karena untuk membuat suatu kebijakan publik yang diambil oleh seorang user, baik itu dari provinsi maupun para bupati/walikota,” kata Luthfi.

Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. BPS juga menjamin kerahasiaan data internal yang dijadikan bahan kajian.

"Ini selaras dengan kebijakan Mendagri bahwa nanti, tidak hanya inflasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi termasuk data perkembangan ekonomi wilayah di seluruh provinsi Indonesia akan dikembangkan dan yang pertama adalah di Jawa Tengah," kata Luthfi.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan yang pertama antara BPS RI dengan Pemprov Jateng.

Ia mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik supaya lebih tepat dan akurat.

"Data statistik ini bisa dijadikan basis bagi Gubernur dan jajarannya untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus resepnya akan tepat. Jika diagnosanya bagus pasti obatnya tidak akan keliru," katanya.

Kolaborasi antara BPS RI dengan Pemprov Jateng ini diharapkan dapat mengumpulkan data lebih baik dan komprehensif sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan keakuratan dalam menyusun data statistik. Saat ini ada 7-8 provinsi yang menjadi pilot project, salah satunya adalah Jawa Tengah.

Amalia menjelaskan, Jawa Tengah penting buat perekonomian Indonesia. Sekitar 9% dari PDB nasional itu disumbang oleh Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah pun sepertiga dari ekonominya ternyata ditopang oleh sektor industri manufaktur, sekitar 14% dari ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh pertanian.

"Jadi langkah pertama targetkan dulu ketiga pencatatan data yang lebih baik yaitu untuk data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian," jelasnya.

Pencatatan ini menjadi penting, apalagi pada tahun 2026 nanti BPS akan mengadakan sensus ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sensus itu bukan hanya sampel data melainkan keseluruhan denyut dan aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Tengah.

"Sensus ekonomi 2026 itu nantinya juga akan dipayungi oleh MoU ini," kata Amalia. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Stabilisasi Harga yang Berhenti di Tengah Jalan

Stabilisasi Harga yang Berhenti di Tengah Jalan

Stabilisasi pangan tak cukup diukur dari surplus, pasar murah, dan sidak. Pemerintah perlu menelusuri rantai distribusi agar pasokan yang membaik benar-benar menurunkan harga di tingkat konsumen.

Ahmad Luthfi Dinobatkan Tokoh Percepatan Investasi, Jateng Serap 340 Ribu Tenaga Kerja

Ahmad Luthfi Dinobatkan Tokoh Percepatan Investasi, Jateng Serap 340 Ribu Tenaga Kerja

Gubernur Ahmad Luthfi meraih detikcom Awards 2026 berkat keberhasilan mendorong investasi Jawa Tengah Rp72,54 triliun dan menyerap 340.334 tenaga kerja.

Taj Yasin Minta Program Pemerintah di Jateng Berdayakan Pengusaha Lokal, Akses Modal Diperluas

Taj Yasin Minta Program Pemerintah di Jateng Berdayakan Pengusaha Lokal, Akses Modal Diperluas

Wagub Jateng Taj Yasin meminta program pemerintah memperkuat pengusaha lokal. Akses permodalan dan peluang usaha daerah perlu diperluas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer