Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPPK Bakal Menerima Uang Pensiun

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Perajin tempe tetap produksi meski kedelai naik. (DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
Perajin tempe tetap produksi meski kedelai naik. (DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemprov Jateng bakal mulai memberikan uang pensiunan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng Wisnu Zaroh mengatakan, PPPK akan mendapatkan uang pensiunan atau tabungan di masa tua mulai tahun 2023. Program baru tersebut rencananya akan diterapkan mulai bulan Juli  mendatang.

“BKD Jateng telah menjalin kerja sama dengan PT Taspen. Yang nantinya mengelola tabungan bagi PPPK di Jateng,” katanya.

Dengan program tersebut diharapkan bisa menjamin kebutuhan sosial para PPPK di hari tua. Harapannya antar pegawai tidak ada perbedaan. Semacam pensiunan, sudah disiapkan dan itu baru Jawa Tengah yang memulai tahun ini. “Harapan kami kan nanti ada kesetaraan antara PNS dan PPPK. Saya ingin mereka sama," tambahnya.

Untuk perhitungannya akan diperoleh setelah satu tahun PPPK di Jateng resmi dilantik. Nantinya tabungan tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PPPK satu tahun, diangkat menjadi fungsional mendapat tunjangan fungsional.

“Nanti mulai Juli 2023 sudah ada premi dari Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) baik guru maupun non guru," akunya.

TPP nilainya lebih besar dari yang diterima pegawai. Kemudian sebagian akan dipotong dimasukkan ke tabungan masa tua.

"Itu nilainya jauh dari yang diterima tetapi kelebihannya itu saya masukan ke premi untuk masa tuanya dan itu berlaku seumur hidup. Jadi persis seperti PNS," tambahnya. (kap/fth)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer