Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Sudjarwanto Dwiatmoko mengaku berdasarkan data kini ada 330 penambang legal yang memiliki izin operasional. Ia mengimbau agar penambang galian C ilegal segera mengurus izin operasional. Pihaknya telah melakukan penindakan. Jika sudah diberikan peringatan tapi tidak dilakukan, maka akan diberikan sanksi.
"Diultimatum kan wajib. Yaitu, masyarakat yang menambang ilegal itu harus berhenti. Kami menindaklanjuti pola penanganannya bila kasusnya yang ilegal itu kita tangkap, dihentikan untuk kemudian dia tidak begitu," kata Sujarwanto kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Setelah itu, penambang wajib menyelesaikan perizinan. Mereka juga harus membayar pajak-pajak bahan tambang yang sudah diambil. Setelah itu memulihkan lahan yang telah ditambang.
"Kalau apa yang kita tegaskan tidak dilakukan dan tetap melakukan itu (penambangan), maka itu urusan pidana nanti penegak hukum yang akan memproses mereka," tambahnya.
Sujarwanto mengaku telah melakukan penindakan dan penertiban di berbagai daerah. Di antaranya, di daerah Merapi, Klaten, Magelang, Wonosobo, Purbalingga, Batang, Pekalongan, dan wilayah lainnya.
"Bukan banyak tapi ada. Susah mengatakan berapa banyak. Karena satuan apa yang dipakai? Jumlah mereka yang bertindak tidak terorganisir. Misalnya, kita menangkap empat beghu, itu bisa dikatakan empat atau satu," akunya.
Ketika disinggung mengenai penambang ilegal yang menyusup masuk di tambang legal, Sujarwanto mengaku hal tersebut wewenang dari pemilik izin. Pihaknya justru tidak mengetahui jika ada kejadian semacam itu.
"Saya malah nggak tahu kalau ada penyusup, karena wilayah tambang yang diberikan itu mereka bertanggung jawab terhadap wilayah keamanan dan keselamatan dan juga aspek-aspek yang diculik itu. Kita minta ke pemegang izin untuk mengambil langkah-langkah," ungkapnya.
Sudjarwanto kembali mengimbau agar penambang mengurus izinnya. Pihaknya akan membantu jika ada niat baik dari mereka. Menurutnya, penambang ilegal hanyalah orang yang merugikan negara dan masyarakat. "Ya pertama hentikan saja penambangan ilegal. Untuk ke legal prosedur izinnya dipenuhi," tandasnya. (kap/aro)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




