Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Eks Direktur BPR Salatiga Triandari Ajukan PK

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Majelis hakim PN Semarang membacakan putusan lima terdakwa kasus BPR Salatiga, Rabu (16/2). (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Majelis hakim PN Semarang membacakan putusan lima terdakwa kasus BPR Salatiga, Rabu (16/2). (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Vonis yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kepada terdakwa kasus korupsi BPR Salatiga dinilai tidak adil. Triandari Retnoadi yang merupakan mantan direktur BPR Bank Salatiga ini tidak terima dirinya dinyatakan terbukti melakukan korupsi.

Sebagai pencari keadilan, Triandari dan kuasa hukumnya Hermansyah Bakrie menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Terlebih, mereka telah menemukan bukti baru yang dinilainya penting. "Kami memutuskan untuk langsung mengajukan upaya hukum PK," ungkap Bakrie Senin (28/2).

Soal bukti baru, Bakrie tidak menyebutkan apa yang ditemukan. Yang jelas ada bukti terkait tindakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak melakukan konfirmasi terhadap terdakwa. Padahal, berdasarkan Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan disebutkan, semua pihak diberikan kesempatan untuk didengarkan.

Bakrie menambahkan, pihaknya merasa majelis hakim menumpahkan kesalahan yang dilakukan terdakwa lain kepada kliennya. Akibatnya, Triandari dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 5,84 miliar atau diganti dengan 4 tahun kurungan. "Kami menyayangkan putusan majelis hakim karena tak mendengar pembelaan kami di persidangan," ucap Triandari melalui kuasa hukumnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jateng menetapkan lima orang terdakwa. Selain Triandari Retnoadi, ada Dwi Widiyanto yang juga direktur BPR Salatiga, Sunarti selaku mantan Kasubbag Kredit, Bambang Sanyoto dan Maskasno selaku karyawan BPR Salatiga.

Majelis hakim menyatakan bersalah kepada lima terdakwa tersebut. Akan tetapi, hukuman pidana penjara, hukuman Uang Pengganti (UP), dan denda tidak sama. Ganjaran diberikan sesuai dengan peran tindak pidana korupsi yang dilakukan. Kelimanya dinilai menimbulkan kerugian negara hingga Rp 29 miliar. (ifa/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bupati Cilacap Nonaktif Syamsul Divonis 5 Tahun Penjara, Sekda 4 Tahun

Bupati Cilacap Nonaktif Syamsul Divonis 5 Tahun Penjara, Sekda 4 Tahun

Bupati dan Sekda terbukti mengumpulkan uang dari OPD untuk THR Fokopimda. Rencana pembagian THR 2026 untuk 6 forkopimda dan 2 pejabat telah disiapkan dalam goodiebag

Soroti Maraknya Korupsi Bikin Bangsa Kacau, KAHMI Jateng Haramkan Kadernya Garong Hak Rakyat

Soroti Maraknya Korupsi Bikin Bangsa Kacau, KAHMI Jateng Haramkan Kadernya Garong Hak Rakyat

Ketua Presidium Wilayah KAHMI Jateng, Muhammad Haris mengungkapkan meski kader-kadernya telah bergerak sesuai jalurnya masing-masing, namun sebaiknya tindakan koruptif dijauhi supaya sikapnya menunjukkan pengabdian kepad

Drama Vonis Sudewo: Pendukung Menangis, Pagar Barikade Nyaris Jebol

Drama Vonis Sudewo: Pendukung Menangis, Pagar Barikade Nyaris Jebol

Drama panjang sejak Juni 2026, sidang Sudewo verakhir klimaks, setelah hakim menjatuhkan vonis terhadap Buoati nonaktif Pati tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer