Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Semarang — Kemudahan akses pembiayaan UMKM merupakan faktor penting dalam kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, UKMM harus konsisten dan berkomitmen dalam menjaga kualitas produknya, kreatif, dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi digital. Serta mampu secara selektif dan cermat mengakses informasi mengenai akses pembiayaan.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Arto Moro, Dr. H. Subyakto, SH,MH, MM. “Kemudahan pembiayaan itu penting, tetapi harus tetap mengacu kepada SOP perbankan yang prudent dan penerapan mitigasi risiko bisnis yang baik,” ucap Subyakto.
Anggota DPR RI periode 2009-2014 yang juga anggota Pansus RUU OJK tersebut mengatakan, fokus pada kemudahan pembiayaan hingga kemudian melupakan pengawasan dan pengaturan seperti yang terjadi pada praktik financial technologi (fintech) alias pinjaman online (pinjol), terbukti menimbulkan persoalan hukum dan persoalan sosial di masyarakat.
“Hanya dengan fotokopi KTP, pinjaman sudah dapat dicairkan. Kemudahan ini tentu menggiurkan. Tetapi karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai assesment persetujuan pinjaman, ketentuan suku bunga, aturan baku mengenai denda keterlambatan dan hal teknis lainnya, membuat penyedia layanan fintech dapat seenaknya menjerat dengan memberikan bunga dan denda yang sangat memberatkan masyarakat,” sentil doktor alumnus UKSW ini.
Lanjut Subyakto, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, karena menyangkut perlindungan masyarakat, sudah seharusnya peraturan mengenai fintech wajib dirumuskan secara lebih rigid dan limitatif.
“Jangan sampai karena kelemahan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah, membuat korban akibat fintech terus berlanjut. Penyedia layanan fintech mudah saja berganti platform apabila kena sanksi. Tetapi masyarakat yang terlilit cengkraman fintech, akan terus terbebani dan menimbulkan kerusakan sangat serius.”
Subyakto menegaskan, BPR lahir dengan semangat untuk membantu masyarakat lepas dari jeratan rentenir atau tengkulak dari pemberlakuan bunga tidak logis dan denda berlipat-lipat. Ia berharap, jangan sampai rentenir atau tengkulak tradisional tersebut, bertransformasi menjadi pemain digital melalui layanan fintech, karena ketidaksempurnaan aturan dan kurang ketatnya pengawasan.
“Kita susah payah lahirkan dan kembangkan BPR untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, logis, tidak memberatkan dan terlepas dari jerat renterir. Justru yang berkembang di masyarakat saat ini adalah praktik rentenir online yang tumbuh subur. Sudah seharusnya pemerintah melalui OJK dan instansi terkait mengambil langkah yang jelas, terukur, dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar praktik ini tidak semakin merugikan masyarakat.”
BPR Arto Moro sendiri terus berkomitmen mendukung pembiayaan UMKM melalui skema pembiayaan yang mudah dan bersahabat. Ia berharap, semua pemangku kepentingan-- termasuk DPR dan OJK—erumuskan aturan yang jelas dan baku. Serta memberikan literasi yang memadai kepada masyarakat mengenai financial technology. Sehingga persoalan hukum dan persoalan sosial akibat pinjaman online seperti yang sekarang terjadi tidak terulang kembali. “Negara harus hadir memberi perlindungan demi kepentingan dan kenyamanan masyarakat.” (*/isk)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




