Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hakim MK Manahan Sitompul Raih Gelar Guru Besar

T
Penulis: Tri Waluyoningsih❯
Photo
Photo

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr Manahan MP Sitompul SH MHum dikukuhkan sebagai Guru Besar kehormatan dari Program Doktor Ilmu Hukum  (PDIH ) Unissula, Jumat (13/10/2023).


Advertisement

Pengukuhan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari Mahkamah Konstitusi (MK). Diantaranya Ketua MK Prof Dr Anwar Usman, Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah, Wakil Ketua MPR Arsul Sani yang juga terpilih menjadi Hakim MK yang baru.

Usai dikukuhkan menjadi Profesor kehormatan, Manahan mengatakan, sangat bersyukur. ”Sejak tahun 2012 saya sudah hobi mengajar sambil saya menjadi hakim di daerah Manado, Medan, dan Jakarta, untuk memberikan ilmu secara akademik dan praktik di sela-sela saya bekerja. Dengan dikukuhkannya saya menjadi Profesor, akan menguatkan saya untuk mengajar mahasiswa, dengan memberikan ilmu yang saya miliki. Komitmen untuk mengabdi di dunia pendidikan memang sudah saya lakukan sejak dulu. Ilmu murni, harus diimbangi dengan ilmu praktik, itu yang saya ajarkan bagi mahasiswa,” jelas pria kelahiran Taruntung, 1953 ini.

Dalam pengukuhan tersebut Manahan membacakan pidato pengukuhan berjudul Moratorium Nasional dalam Kedaruratan Negara: Penataan Instrumen Hukum yang Integratif Konstitusional pada Kondisi Darurat Nasional.

Advertisement

Menurutnya, Indonesia butuh Undang-Undang (UU) yang bisa mengatur dalam kondisi kedaruratan. Sehingga saat negara mengalami kondisi darurat, maka akan lebih mudah untuk menerapkannya, tidak harus dengan mengeluarkan Perpu (Peraturan Per-Undang-Undangan).

Contohnya, dalam situasi darurat nasional yang baru dialami seperti pandemi Covid-19, menurutnya negara dituntut untuk bertindak cepat dan tepat guna menanggulangi krisis kesehatan yang sedang berlangsung.

Saat itu, presiden  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Advertisement

“Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan dan memperkuat konsep hukum moratorium nasional sebagai salah satu instrumen hukum yang relevan dalam menghadapi pandemi dan kondisi kedaruratan nasional lainnya”, ungkapnya.

Tujuan utama dari moratorium nasional adalah untuk memberikan kelonggaran dan bantuan kepada masyarakyat dalam menghadapi situasi darurat atau kondisi yang luar biasa seperti pandemi Covid-19.

Pengukuhan sendiri dipimpin langsung oleh Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH. Rektor  Unissula mengatakan, Manahan dipandang memiliki kualifiaksi akademik, kompetensi luar biasa dan memiliki pengalaman yang relevan dengan melahirkan ide baru untuk kebijakan, yang bermanfaat bagi kemajuan pada bidang ilmu hukum, bangsa dan negara.

Oleh karena itu layak mendapat gelar profesor kehormatan. ”Hal ini juga berdasarkan keputusan dari penilaian tim ahli, senat Universitas, yang kemudian juga disetujui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,” jelas rektor Unissula. (tri/web/bas)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kang Abik: Palestina Bukan Sekadar Isu, tetapi Persoalan Kemanusiaan

Kang Abik: Palestina Bukan Sekadar Isu, tetapi Persoalan Kemanusiaan

Sastra dapat menjadi medium untuk menyuarakan kepedulian terhadap penderitaan manusia. Pesan itulah yang disampaikan penulis novel Ayat-Ayat Cinta 3: Cintaku di Gaza, Habiburrahman El Shirazy, dalam kegiatan bedah buku.

Mahasiswa Geruduk di Kantor Perhutani Jateng, Desak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Dicopot

Mahasiswa Geruduk di Kantor Perhutani Jateng, Desak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Dicopot

Mahasiswa Unissula meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot, penindakan tegas terhadap investor yang membuka lahan dengan cara membakar hutan, serta transparansi hak guna usaha (HGU) perusahaan.

Rp435 Triliun Dana Umat, Kemenag Kejar Dampak Bukan Sekadar Penyaluran

Rp435 Triliun Dana Umat, Kemenag Kejar Dampak Bukan Sekadar Penyaluran

Potensi zakat, kurban, dan wakaf mencapai sekitar Rp435 triliun pada 2025. Namun, sebagian besar dana umat tersebut masih disalurkan langsung muzaki kepada masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer