Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PGRI Jateng Tunggu Finalisasi Kebutuhan PPPK

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Dr Muhdi SH M.Hum
Dr Muhdi SH M.Hum
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menunggu finalisasi kebutuhan Formasi Guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) patut dikawal mengingat janji pemerintah yang hendak mengangkat satu juta guru PPPK belum terealisasi.

“Kami sudah berkirim surat ke gubernur. Begitu juga ke pemerintah kabupaten atau kota agar memenuhi kebutuhan itu,” kata Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH M.Hum di sela Halal Bi Halal di Balairung Universitas PGRI Semarang Ahad (7/5).

Dijelaskan, proses finalisasi pada akhir April lalu. Sementara hingga Mei ini belum clear. Sebenarnya baik provinsi maupun daerah masing-masing sudah mengajukan. Namun ketika berkomunikasi dengan pihak provinsi masih dianalisis. Ia juga menilai di beberapa daerah cukup maksimal dalam mengajukan PPPK.

“Tapi saya bersyukur masing-masing daerah mengusulkan cukup maksimal. Bahkan kemarin di Jepara untuk P1-nya habis dan masuk ke umum,” tandasnya.

Artinya, kata dia, kalau memang demikian maka sesuai apa yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim kalau guru honorernya sekitar 600 ribu. Dan masih membutuhkan yang umum. Pihaknya akan memastikan bahwa Jawa Tengah telah menyampaikan sesuai kebutuhan atau tidak. “Jika tidak, kami akan menagih janji mas menteri ramai-ramai pada saat ulang tahun PGRI,” ucap Muhdi.

Menurut Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, dalam upaya mengawal realisasi pengangkatan satu juta PPPK, harus dikomunikasikan secara terus menerus. “Kalau diucapkan mudah. Tapi ketika akan direalisasikan terkendala anggaran.” Ucapnya.

Di sisi lain, persoalan guru di Indonesia masih berkutat pada kualitas dan kesejahteraan. Terutama soal guru yang belum bersertifikasi. Begitu juga guru swasta yang minim mendapatkan perhatian. “Kami belum move on ke yang lain. Karena ini, sesuatu yang besar dan harus diselesaikan dari waktu ke waktu,” pungkasnya. (mia/ida)

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer