Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Opsi Penugasan Mengajar di Swasta

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Agus Sujarwo. (Dok jawa pos radar magelang)
Agus Sujarwo. (Dok jawa pos radar magelang)
RADARSEMARANG.ID, TEMANGGUNG - Kebijakan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus tenaga pendidik menimbulkan kekosongan tenaga pengajar di sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo yang mengatakan pihaknya menerima keluhan dari sekolah-sekolah swasta terkait berkurangnya tenaga pengajar mereka.

"Memang kami banyak menerima keluhan dari teman-teman swasta. Karena para gurunya banyak yang diterima PPPK ini," ujarnya.

Agus mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa membantu banyak. Lantaran belum ada aturan yang memperbolehkan para guru mengampu di sekolah negeri dan swasta secara bersamaan.

Kendati demikian, Agus mengatakan masih memiliki opsi yakni penugasan pada beberapa guru untuk mengajar juga di sekolah swasta. Dengan catatan, kebutuhan di sekolah negeri sudah terpenuhi terlebih dahulu.

"Kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, beberapa guru bisa kita tugaskan untuk mengajar di sekolah swasta juga. Tentunya kita memprioritaskan sekolah negeri dulu. Jadi kalau mengampu negeri dan swasta sekaligus belum bisa. Tapi kalau penugasan itu bisa," tandasnya. (nan/lis)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan Guru Honorer, Non-ASN, PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Kenali perbedaan guru honorer, guru non-ASN, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, mulai dari status kepegawaian, gaji, hak hingga peluang penataan 2027.

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Kabar Baik PPPK Daerah, Gaji Mulai Ditanggung Pemerintah Pusat 2027, Siapkan Rp23 Triliun

Gaji PPPK daerah mulai 2027 ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah siapkan Rp23 triliun, terutama untuk PPPK sektor pendidikan dan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer