Belum Diangkat PPPK, Guru Honorer Ternyata Masih Bisa Dapat 5 Hak Ini

RADARSEMARANG.ID – Guru honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih memiliki kesempatan memperoleh sejumlah hak dan bantuan dari pemerintah pada 2026. Di tengah proses penataan tenaga non-ASN, pemerintah tetap menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga kesejahteraan guru yang selama ini menjalankan tugas pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Kabar ini menjadi perhatian bagi tenaga pendidik yang hingga sekarang belum mendapatkan kepastian pengangkatan sebagai ASN. Sebab, status belum menjadi PPPK bukan berarti seluruh kesempatan memperoleh bantuan pemerintah otomatis tertutup.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan sejumlah program peningkatan kesejahteraan guru non-ASN pada 2026. Program tersebut mencakup bantuan insentif bulanan, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), serta kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan bagi guru non-ASN pada 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik yang belum memiliki status aparatur sipil negara, tetapi tetap berkontribusi dalam kegiatan belajar mengajar.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN.

Dalam siaran pers Nomor 58/sipers/A6/I/2026 tertanggal 26 Januari 2026, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan lebih dari Rp14 triliun untuk aneka tunjangan guru non-ASN.

Kebijakan tersebut mencakup peningkatan bantuan insentif, penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta perluasan kesempatan mengikuti program sertifikasi pendidik.