Guru Honorer Wajib Cek Dapodik! Kepastian Mengajar Setelah Desember 2026

RADARSEMARANG.ID – Menjelang akhir tahun 2026, persoalan nasib guru honorer yang masih mengajar di sekolah negeri kembali menjadi perhatian. Di tengah perubahan kebijakan penataan tenaga non-ASN, para guru kini dihadapkan pada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yakni memastikan data mereka tercatat dengan benar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pendataan tersebut bukan sekadar urusan administrasi sekolah, tetapi menjadi salah satu bagian penting dalam pemetaan kebutuhan guru, verifikasi status tenaga pendidik, hingga pelaksanaan kebijakan penugasan yang dikeluarkan pemerintah.

Bagi guru honorer yang selama ini mengabdikan diri di sekolah negeri, keberadaan Dapodik memiliki arti tersendiri. Banyak di antara mereka telah bertahun-tahun menjalankan tugas mengajar, mendampingi siswa, menyusun perangkat pembelajaran, hingga memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah yang masih mengalami kekurangan guru.

Namun, di tengah pengabdian tersebut, kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan setelah Desember 2026 masih menjadi perhatian yang terus dinantikan.

Kekhawatiran itu semakin terasa setelah pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan kepastian penugasan kepada guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi guru non-ASN yang memenuhi ketentuan untuk tetap melaksanakan tugas pembelajaran selama tahun 2026. Keberadaan guru yang telah tercatat dalam Dapodik menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Karena itu, guru honorer diharapkan tidak menganggap pembaruan data Dapodik sebagai persoalan yang bisa ditunda. Ketepatan informasi mengenai identitas, satuan pendidikan tempat bertugas, status keaktifan, serta riwayat penugasan perlu diperhatikan agar data yang dimiliki sekolah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kesalahan penulisan identitas, ketidaksesuaian satuan pendidikan, atau data keaktifan yang belum diperbarui dapat menimbulkan persoalan administratif ketika dilakukan proses verifikasi. Guru perlu berkoordinasi dengan operator sekolah dan kepala sekolah untuk memastikan informasi yang tercatat sudah sesuai dengan dokumen serta kondisi penugasan di lapangan.