Nasib Honorer Non Database BKN Terungkap, Masih Ada Peluang Diangkat Jadi ASN?

RADARSEMARANG.ID –  Nasib tenaga honorer yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang selama bertahun-tahun bekerja di instansi pemerintah, sekolah negeri, puskesmas, hingga kantor pemerintahan daerah.

Di tengah proses penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), status tidak terdaftar dalam database BKN menjadi persoalan tersendiri. Sebagian tenaga honorer merasa sudah mengabdi cukup lama, tetapi belum mendapatkan kesempatan mengikuti jalur afirmasi yang sebelumnya disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN.

Kondisi tersebut membuat peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu dipahami secara lebih cermat. Sebab, tidak semua tenaga honorer mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses seleksi ASN.

Kabar pentingnya, tenaga honorer yang tidak tercatat dalam database BKN bukan berarti secara otomatis kehilangan seluruh kesempatan menjadi ASN. Namun, jalur yang dapat ditempuh berbeda dengan tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pemerintah tahun 2022.

Penjelasan mengenai hal ini pernah disampaikan langsung oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada 30 Juli 2025 dalam forum evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 di Banyuwangi.

Dalam keterangannya yang dipublikasikan melalui kanal resmi BKN pada 31 Juli 2025, Zudan memberikan penegasan mengenai arah kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer yang tidak masuk database BKN.

“Jadi bagi tenaga honorer non-database BKN, silakan cari alternatif lain misalnya melalui jalur seleksi CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya,” terang Zudan.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting bagi tenaga honorer yang belum terdata dalam pangkalan data BKN. Artinya, pemerintah mengarahkan kelompok tersebut untuk mengikuti mekanisme seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sesuai ketentuan yang berlaku, bukan mengandalkan jalur afirmasi khusus penataan honorer.