Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi Kekosongan Jabatan Bupati

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi daerah di Aula Kantor Bupati Batang Selasa (19/10/2021). (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi daerah di Aula Kantor Bupati Batang Selasa (19/10/2021). (RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Batang - Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh tegaskan belum ada keputusan terkait kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022 hingga 2024. Ia berharap keputusan apapun yang ditetapkan jangan sampai mengganggu pembangunan. Pembangunan tidak boleh berhenti.

"Kami dari komisi A berharap pembangunan jangan sampai terbengkalai gara-gara masa transisi itu. Karena lama, 2 tahun. Pembangunan tidak boleh terhenti," ujarnya usai mengisi kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi daerah dari Kesbangpol Kabupaten Batang Selasa (19/10/2021).

Ia menjelaskan, sampai hari ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Dalam hal ini Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan Pj ataupun Plt kepala daerah tahun 2022-2024.

Menurutnya, sekarang ada wacana mengisi kekosongan jabatan dari TNI-Polri. Hal tersebut merupakan wacana yang dikembangkan pemerintah. Namun secara resmi belum ada rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah. Ia meminta masyarakat menunggu hasilnya seperti apa.

"Karena ini menyangkut masalah birokrasi, birokrasi tidak boleh diacak-acak. Tiba-tiba orang yang menjabat mengacak-acak, ganti ini, ganti itu. Kami harapkan itu tidak terjadi," tegasnya.

Selanjutnya, perlu diperhatikan untuk kesuksesan Pilpres, Pemilu, dan Pilkada. Kalau skenarionya adalah Pileg pada Mei 2024, kemudian Pilkada di 2025, kekosongan jabatan akan semakin lama. "Kita berharap di Februari 2024 Pileg dan Pilpres, kemudian Oktober 2024 Pilkadanya. Kita tunggu saja Kemendagri dan Komisi II DPR RI seperti apa hasilnya," tandasnya. (yan/ton)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Korban PHK Sulit Cari Kerja, Buruh Desak Batas Usia Kerja DIihapus

Korban PHK Sulit Cari Kerja, Buruh Desak Batas Usia Kerja DIihapus

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah. Mereka mendesak agar batas usia kerja dihapus.

Dr. Hj. Kartina Sukawati, SE., M.M., M.H., Legislator Perempuan Inspiratif Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

Dr. Hj. Kartina Sukawati, SE., M.M., M.H., Legislator Perempuan Inspiratif Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Dr. Hj. Kartina Sukawati, SE., M.M., M.H., dianugerahi Parliamentary Award 2026 oleh Jawa Pos Radar Semarang.

Wagub Taj Yasin Pastikan Kawal Hak 756 Karyawan PT SGS Yang Terkena PHK

Wagub Taj Yasin Pastikan Kawal Hak 756 Karyawan PT SGS Yang Terkena PHK

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen  emastikan akan mendampingi ratusan pekerja PT SGS (Sumber Graha Sejahtera) kabupaten Semarang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer