Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Mestinya lurah yang bisa mendata dengan lebih akurat terus menerus, diberi insentif. Itu basisnya kan lurah, bekerjasama dengan RT, kepala kampung, dan lainnya. Itu harus dikasih insentif dan Insentif tidak harus dalam bentuk uang, bisa menyesuaikan anggaran daerah," ujar Sekretaris Jendral DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini Kamis (19/8/2021).
Menurutnya hingga saat ini, Presiden Joko Widodo pun pun mengeluhkan lemahnya pendataan bansos tersebut. Pendataan bansos di tingkat daerah perlu dikritisi, apakah bantuan itu sampai di tangan yang tepat. Sebab keluhan bansos ada di mana-mana. Seperti tidak merata, ada warga masyarakat yang terlihat lebih berhak secara fisik tapi tidak dapat. "Ini tantangan pemerintah daerah. Birokrat tidak hanya terima laporan, tapi dicek," ujarnya di sela pembagian sembako di kantor DPC PPP Batang. Ketua DPC PPP Kabupaten Batang Nur Faizin menjelaskan, ada sekitar 4 ribu paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. (yan/ton)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





